JAKARTA - Jenderal Andika Perkasa telah mendapatkan persetujuan DPR RI menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta, mengatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu. Terlebih, masa jabatannya sebagai panglima terbilang singkat yakni hanya 13 bulan lantaran berakhir pada Desember 2022.
"Semoga bisa dioptimalkan," ujar Sukamta di Jakarta, Selasa, 9 November.
Adapun tugas yang mesti diselesaikan Jenderal Andika usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, pertama, menjaga kedaulatan NKRI. Khususnya, wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara, Papua dan Papua Nugini.
"Dua wilayah ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan internasional. Langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat," kata Sukamta.
Kedua, Pertahanan siber dan bawah laut harus jadi perhatian serius Panglima TNI. Sebab, beberapa tahun terakhir pertahanan siber kerap dibobol hacker, bahkan membobol situs pemerintah dan mengambil data-data strategis negara.
"Sedangkan seaglider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya. Panglima TNI yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah ini," kata Sukamta.
BACA JUGA:
Sukamta, juga meminta agar Panglima TNI bisa meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan isi tas anggota TNI. Yakni, kesejahteraan yang memadai untuk meningkatkan kualitas anggota TNI.
"Jangan ada lagi berita tentang kondisi memprihatinkan Anggita TNI beserta alutsistanya. TNI harus terus memperkuat dan memelihara alutsista pertahanan dengan baik. Kedepankan industri pertahanan dalam negeri," tegas legislator dapil Yogyakarta itu.
Tak lupa, politikus PKS itu pun mengingatkan Jenderal Andika agar tak terseret politik jelang Pilpres 2024. Menurutnya, Andika harus fokus akan tupoksinya dan tak terbawa arus meski banyak pemberitaan yang menyebut dirinya berpeluang.
"Jangan ikut-ikutan hiruk pikuk Pilpres 2024," tandas Sukamta.