Pertama Kalinya China Ancam Hukum Pendukung Kemerdekaan Taiwan, Incar PM hingga Menlu Taiwan
Ilustrasi bendera China dan Taiwan. (Sumber: Stanford News.edu)

Bagikan:

JAKARTA - China akan membuat orang-orang yang mendukung kemerdekaan Taiwan bertanggung jawab secara pidana seumur hidup, kata juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Jumat.

Ini adalah pertama kalinya China secara konkret memberikan hukuman bagi orang-orang yang dianggap pro-kemerdekaan Taiwan, karena ketegangan meningkat antara daratan dan pulau yang diklaim China sebagai miliknya.

Kantor tersebut menyebut Perdana Menteri (PM) Taiwan Taiwan Su Tseng-chang, Ketua Parlemen You Si-kun dan Menteri Luar (Menlu) Negeri Joseph Wu sebagai orang-orang yang "keras kepala pro-kemerdekaan Taiwan", dan mengumumkan untuk pertama kalinya telah menyusun daftar orang-orang yang jatuh ke dalam kategori ini.

China akan memberlakukan hukuman pada orang-orang dalam daftar, dengan tidak membiarkan mereka memasuki daratan dan Daerah Administratif Khusus China di Hong Kong dan Makau, kata juru bicara Zhu Fenglian dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, mengutip Reuters 5 November.

Orang-orang yang masuk daftar hitam tidak akan diizinkan untuk bekerja sama dengan entitas atau orang-orang dari daratan. Perusahaan atau entitas yang mendanai mereka tidak akan diizinkan untuk mengambil untung dari daratan, katanya.

Untuk diketahui, politisi Taiwan sebagian mengandalkan sumbangan dari perusahaan untuk mendanai kampanye pemilihan mereka. Banyak perusahaan Taiwan memperoleh keuntungan dari melakukan bisnis dengan China daratan. Puluhan ribu orang Taiwan saat ini bekerja di daratan.

"China juga akan mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap orang-orang ini," kata Zhu.

Dia mengatakan, pesan yang ingin dikirim China kepada pendukung kemerdekaan Taiwan adalah: "Mereka yang melupakan leluhur mereka, mengkhianati tanah air dan memecah belah negara, tidak akan pernah berakhir dengan baik dan akan ditolak oleh rakyat dan dihakimi oleh sejarah."

Terkait ancaman ini, Dewan Urusan Daratan Taiwan tidak segera menanggapi permintaan komentar.