Siap Bela Taiwan dengan Kekuatan Jika Diserang, Presiden Biden: Itu Komitmen Kami

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat menyatakan siap menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan jika diserang, di sela-sela kunjungannya ke Jepang untuk bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida.

Pernyataan itu bagian dari serangkaian komentar kritis yang dilontarkan Presiden Biden selama di China, tampaknya menyimpang dari kebijakan AS yang ada yang disebut ambiguitas strategis di Taiwan.

China menganggap pulau demokrasi sebagai wilayahnya, bagian dari 'satu China', dan mengatakan itu adalah masalah paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.

Ketika seorang reporter bertanya kepada Presiden Biden selama konferensi pers bersama dengan PM Jepang, apakah Amerika Serikat akan membela Taiwan jika diserang, Presiden Biden menjawab: "Ya."

"Itu komitmen yang kami buat," katanya, tandasnya seperti melansir Reuters 23 Mei.

"Kami setuju dengan kebijakan satu-China. Kami telah menandatanganinya dan semua perjanjian yang dimaksudkan dibuat dari sana. Tetapi gagasan bahwa, bahwa itu dapat diambil dengan paksa, diambil dengan paksa, tidak, tidak adil. Tidak sesuai," ujarnya.

Dia menambahkan, itu adalah harapannya bahwa peristiwa seperti itu tidak akan terjadi atau dicoba.

Menyusul komentar Presiden Biden, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan tidak ada perubahan kebijakan terhadap Taiwan. Sementara, Kementerian Luar Negeri China mengatakan Amerika Serikat seharusnya tidak membela kemerdekaan Taiwan.

Presiden Biden membuat komentar serupa tentang membela Taiwan pada Oktober. Pada saat itu, juru bicara Gedung Putih mengatakan Ia tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kebijakan AS, sementara seorang analis menyebut komentar itu sebagai 'kesalahan'.

Terlepas dari desakan Gedung Putih bahwa komentar hari Senin tidak mewakili perubahan kebijakan AS, Grant Newsham, pensiunan kolonel Korps Marinir AS dan sekarang menjadi peneliti di Forum Jepang untuk Studi Strategis, mengatakan artinya jelas.

"Pernyataan ini layak ditanggapi dengan serius," kata Newsham.

"Ini adalah pernyataan yang cukup jelas bahwa AS tidak akan duduk diam jika China menyerang Taiwan," tukasnya.

Sementara Washington diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana untuk membela diri, itu telah lama mengikuti kebijakan "ambiguitas strategis" tentang apakah akan campur tangan secara militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China.

Selain itu, Presiden Biden membuat komentar keras lainnya tentang sikap China yang semakin tegas di kawasan itu, dengan mengatakan dia berharap Presiden Rusia Vladimir Putin akan membayar harga untuk invasinya ke Ukraina sebagian untuk menunjukkan kepada China apa yang akan dihadapinya jika ingin menyerang Taiwan.

"Mereka berusaha untuk memperkuat kebijakan mereka tetapi tanpa harus memprovokasi China," kata James Brown, seorang profesor di Temple University Jepang.

Pernyataan Biden juga kemungkinan akan menutupi inti dari kunjungannya ke Jepang, peluncuran Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, sebuah rencana luas yang menyediakan pilar ekonomi untuk keterlibatan AS dengan Asia. Baca selengkapnya

Diketahui, dalam kunjungan kali ini Presiden Biden juga diagendakan menggelar pertemuan dengan para pemimpin Jepang, India dan Australia, yang tergabung dalam kelompok keamanan 'Quad'.

Sementara itu, PM Kishida menekankan kesiapan Tokyo untuk mengambil postur pertahanan yang lebih kuat, sesuatu yang telah lama disambut Amerika Serikat.

PM Kishida mengatakan, dia memberi tahu Presiden Biden, Jepang akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, termasuk kemampuan untuk membalas, menandakan potensi perubahan dalam kebijakan pertahanan Jepang.

Itu akan mencakup 'peningkatan yang cukup besar' dalam anggaran pertahanannya, sebut PM Kishida.

Diketahui, peran Jepang dalam konflik apa pun atas Taiwan adalah untuk memungkinkan operasi AS dan membantu mempertahankan asetnya, kata Yoji Koda, pensiunan laksamana Angkatan Bela Diri Maritim dan mantan komandan armada Jepang.

"Peran Jepang dalam hal itu akan sangat besar. Jepang adalah pendukung dari pencegahan keamanan itu," tandasnya.

Untuk diketahui, PM Kishida mengatakan dia telah memperoleh dukungan dari Presiden Biden agar Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, di tengah meningkatnya seruan untuk reformasi dewan tersebut. China dan Rusia adalah anggota tetap.