JAKARTA - Sudah 11 minggu sengketa perbatasan China-India di Himalaya bergulir. Hal itu membuat India didesak untuk mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Kebijakan Satu China. Apabila hal itu terjadi, otomatis India tak akan mengakui bahwa Taiwan bagian dari China.
Sebuah negara yang mendukung Kebijakan Satu China, wajib mengakui baik China daratan maupun Taiwan adalah satu kesatuan. Niat India untuk mempertimbangkan pengakuan tersebut akan meningkatkan ketegangan dengan eskalasi yang lebih tinggi.
Melansir SCMP, beberapa pihak yang mendesak India untuk mempertimbangkan ulang pengakuan tersebut adalah kalangan pensiunan diplomat, analis hingga pimpinan Tibet. Mereka mendesak agar pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi untuk lebih mendekat ke Taiwan. Para pembisik itu menilai langkah tersebut akan dianggap sebagai sebuah ketegasan terhadap China.
Para analisis mengatakan apabila India mengubah posisinya terhadap kebijakan Satu China, akan merombak peta kebijakan luar negeri negara tersebut. Untuk itu, saat ini India baru bisa melancarkan strategi halus untuk melawan China. Salah duanya dengan meningkatkan hubungan dengan para pemimpin Taiwan dan komunitas Tibet.
“Saya tidak berpikir India akan menghilangkan dukungan Kebijakan Satu China. Namun, India tidak akan menempatkannya dalam deklarasi dan pernyataan bersama seperti sebelumnya," kata Profesor Studi China dari Universitas Jawaharlal Nehru, BR Deepak.
Untuk melancarkan misinya mendekati Taiwan, India menugaskan seorang diplomat senior yang sebelumnya menangani hubungan India dengan Amerika Serikat, Gurangal Das. Dalam penerapannya, dua anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP) menghadiri pelantikan virtual Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, untuk masa jabatan keduanya.
Pendukung lama
Sejak 2008 India menjadi pendukung kuat Kebijakan Satu China. Lewat sebuah pernyataan bersama antara PM India saat itu Manmohan Singh dan PM China Wen Jiabao, India menjadi negara pendukung pertama kebijakan tersebut. Bahkan saat itu India berkeras akan terus menentang kegiatan apa pun yang berlawanan dengan kebijakan tersebut.
Di bawah Kebijakan Satu China, pemerintahan mengharuskan negara-negara lain untuk mengakui klaim China kepada Taiwan dan menahan diri untuk tidak mengakui Taiwan. Hal ini berarti negara-negara dapat memiliki hubungan diplomatik dengan China atau Taiwan, tetapi tidak keduanya.
Selama bertahun-tahun, China mampu memiliki banyak sekutu yang mendukung Kebijakan Satu China. Sebaliknya saat ini hanya 15 negara saja yang mengakui Taiwan punya pemerintahan terpisah dari negeri tirai bambu.
BACA JUGA:
Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri India yang enggan menyebutkan identitasnya, mengatakan bentrokan di Lembah Galwan adalah titik balik perombakan kebijakan luar negeri India. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa India tidak lagi perlu "menahan" keterlibatan diplomatiknya dan tidak perlu takut membuat China marah.
“Sampai saat itu, India tidak berharap China membahayakan perdamaian di sepanjang perbatasan. Tetapi sekarang, India harus bersiap untuk yang lebih buruk,” kata pejabat tersebut.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
