Hakim Bebaskan Dua Terdakwa KPK, Anak Bupati Aa Umbara, Andri Wibawa dan Pengusaha Bansos COVID-19 Totoh Gunawan
Sidang perkara korupsi pengadaan bansos COVID-19 Kabupaten Bandung Barat digelar di PN Bandung. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Bagikan:

BANDUNG - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis bebas Andri Wibawa dan pengusaha pengadaan barang bantuan (bansos) sosial COVID-19, M Totoh Gunawan, atas perkara korupsi pengadaan bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menilai Andri Wibawa yang merupakan anak dari Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara dan M Totoh Gunawan tidak terbukti bersalah.

"Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal," kata Ketua Majelis Hakim Surachmat di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Kamis, 4 November.

Atas hal tersebut, hakim meminta agar kedua terdakwa itu segera dibebaskan dari penahanan yang kini tengah dijalani. Mereka diketahui kini tengah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Bandung.

"Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Memerintahkan terdakwa dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan," katanya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andri dan M Totoh telah melanggar Pasal 12 huruf i UU Tipikor Jo.Pasal 55 KUHPidana.

Dalam perkara korupsi pengadaan barang Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat itu, ada tiga orang terdakwa yakni Aa Umbara, Andri Wibawa, dan M Totoh Gunawan.

Dari tiga terdakwa itu, hanya satu terdakwa yang dijatuhi hukuman yakni Aa Umbara yang disebut mengatur pengadaan bansos COVID-19 tersebut.

Aa divonis lima tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan. Selain itu, Aa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Hakim memutuskan Aa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah sesuai dakwaan kesatu dan kedua yakni Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.