JAKARTA - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Musni Umar menyebut, agenda akbar Reuni 212 yang digelar pada Desember tanun ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi di Indonesia. Dalam reuni, massa sekaligus menuntut pembebasan Rizieq Shihab.
Pedapat Musni Umar yang dituangkan lewat cuitan di Twitter, @musniumar mendapat respons negatif dari pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean. Menurut Ferdinand, demokrasi jelas berbeda dengan penggunaan kekuatan massa untuk menuntut sesuatu.
"Orang ini tak mampu membedakan antara DEMOKRASI, PENEGAKAN HUKUM dan PROSES HUKUM dengan INTERVENSI HUKUM," jelas Ferdinand pada @FerdinandHaean3 dikutip Selasa, 2 November.
"Mengerahkan kekuatan massa untuk mengintervensi proses hukum apalagi bermuatan ancaman, bukanlah demokrasi. Mus, dulu SMA nya dimana sih?" lanjut Ferdinand.
BACA JUGA:
Menurut Musni, salah satu bagian terpenting dari demokrasi adalah berkumpul secara damai dalam menyampaikan pendapat. Termasuk Reuni 212 yang diklaim menghadirkan 7 juta orang lebih.
"Mereka akan menuntut pembebasan Habib Rieziq Syihab (HRS) dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap pembunuhan 6 laskar FPI," ungkap Musni Umar.
"Demokrasi harus dijaga, dirawat dan dikembangkan. Salah satu upaya, Reuni Akbar 212. Reuni ini harus didukung karena merupakan bagian pesta demokrasi," tambah Musni. Karena bagian dari demokrasi, Musni meminta agar acara tersebut tidak dihalangi atau dicurigai.