Sebut Reuni 212 Bagian dari Pesta Demokrasi, Musni Umar Dicibir Warganet: Bapak Sudah Minum Obat?

JAKARTA - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mendapat cibiran dari warganet usai mengunggah komentar soal demokrasi dan reuni 212 di akun Twitter-nya, @musniumar, Selasa, 2 November.

Musni menyebut, reuni akbar 212 harus didukung karena bagian dari pesta demokrasi di Indonesia. "Demokrasi hrs dijaga, dirawat dan dikembangkan. Salah satu upaya, Reuni Akbar 212. Reuni ini harus didukung krn merupakan bagian pesta demokrasi," cuit Musni dengan me-reply berita dari media daring berjudul 'Demokrasi, Reuni Akbar 212 & Tahta Untuk Rakyat.'

Cuitan Musni ini telah disukai lebih dari 1.449 dan telah di re-Tweet sebanyak 249 penghuni Twitter land. Pro dan kontra atas cuitan Musni ini pun bermunculan di kolom komentar.

Misalnya dari akun @Miduk*****. "Saya tidak mengerti dimana nilai demokrasinya perkumpulan para provokator. Kalian memprovokasi orang lain dengan dalih demokrasi, giliran kalah krn pemilu katanya ganti sistem. Jadi mau kalian apa? Demokrasi atau khilafah?"

"Lama lama gua agak agak mulai curiga sama ini manusia...bicara demokrasi..tapi lebih memaksakan kehendak nya..."@bima****

Ada juga netizen yang memberikan tanggapan lucu atas cuitan Musni Umar ini. Misalnya dari @Budak*****. "Ini saingannya G20 ya, G212??" cuit akun dengan emotikon tertawa.

"Bapak sudah minum obat??, " sindir akun @colibri****

Tulisan 'Demokrasi, Reuni Akbar 212 & Tahta Untuk Rakyat' ditulis oleh Musni sendiri. Dia bilang, reuni akbar 212 akan digelar bulan Desember 2021 di Jakarta. Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7 juta orang.

Demokrasi hrs dijaga, dirawat dan dikembangkan. Salah satu upaya, Reuni Akbar 212. Reuni ini harus didukung krn merupakan bagian pesta demokrasi. https://t.co/IWmEUxcaVv

— Musni Umar (@musniumar) November 1, 2021

Kegiatan tersebut adalah bagian dari ekspresi demokrasi yang dijamin oleh Undang-undang. Mereka akan menuntut pembebasan Habib Rieziq Syihab (HRS) dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap pembunuhan 6 laskar FPI.

Reuni Akbar 212 tidak perlu dicurigai dan dipersulit pelaksanaannya karena berkumpul kemudian menyampaikan pernyataan pendapat merupakan hak demokrasi.

Oleh karena itu, dalam upaya menyemarakkan kembali demokrasi yang redup akibat Covid-19 serta penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023, maka merupakan conditio sine quanon, kita sukeskan reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2021 sebagai pesta demokrasi menjelang akhir tahun 2021.