Empat Saksi Korban Kasus Dugaan Pemotongan Bansos PKH di Probolinggo Diperiksa Polisi
PROBOLINGGO - Empat orang saksi korban terkait dugaan pemotongan dana bantuan sosial Progam Keluarga Harapan (PKH) diperiksa Polres Probolinggo, Jawa Timur. Mereka bergantian diperiksa di ruangan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Perwira urusan Humas Polres Probolinggo, Bripka Mukhtar Yuliharto mengatakan pemeriksaan empat orang tersebut merupakan buntut dari laporan enam orang warga Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya enam orang tersebut datang ke Mapolres Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengadukan dana PKH-nya diduga dipotong oleh ketua kelompoknya.
"Jadi kami panggil 4 orang dari 6 orang yang mengadukan atau melaporkan kasus dugaan pemotongan PKH sebelumnya. Untuk nama-namanya dirahasiakan," terangnya.
"Kami juga memohon doa, sehingga kami dapat optimal memberantas kejahatan. Baik kasus korupsi atau pun kejahatan lainnya yang ada di Probolinggo," sambung Mukhtar.
Baca juga:
- Kanit Polsek Percut Sei Tuan Sumut Dicopot Buntut Viral Ibu Pedagang Jadi Tersangka Padahal Dianiaya Preman
- Pak Jokowi, Kalimantan Utara Butuh Dukungan Infrastruktur agar Dilirik Investor
- Komplotan Ilegal Akses Asal Sumatera Diringkus, Bobol Rp2 Miliar dari 14 Nasabah BTPN
- Facebook Telah Hapus 986 Grup yang Terkait dengan Kekerasan dan Terorisme di Platform Mereka
Diberitakan sebelumnya, enam orang warga Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mendatangi Polres Probolinggo. Mereka mengadukan ketua kelompok di desanya yang diduga memotong dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Husnawiyah, salah seorang warga mengatakan pemotongan dana PKH oleh keetua kelompok desa sudah terjadi sejak tahun 2020. Hanya saja, dia dan 5 orang lainnya baru mengetahuinya saat ini.
Warga baru tahu adanya pemotongan setelah mendapat salinan print out dari bank mengenai jumlah dana yang ada di ATM tidak sesuai dengan jumlah yang diterimanya.
"Setiap pencairan harusnya saya mendapat Rp 975 ribu, tetapi cuma dapat Rp700 ribu, kadang dapat Rp800 ribu," ujar Husnawiyah, Kamis, 7 Oktober.
ATM PKH yang didapat memang dipegang sendiri. Namun ketika mendekati pencairan, kartu tersebut diambil oleh ketua kelompoknya, untuk kemudian dicairkan.
"Dengan adanya laporan ini, kami berharap pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini, hingga ke akar-akarnya," harapnya.