Tak Berikan Data Akurat pada Pertumbuhan Platform, Twitter Harus Ikhlas Didenda Rp11,5 Triliun

JAKARTA - Twitter setuju membayar 809.5 juta dolar AS atau setara Rp11,5 triliun untuk menyelesaikan gugatan class action yang diajukan oleh pemegang saham pada tahun 2016.

Para investor menuduh bahwa Twitter menutupi pertumbuhan perusahaan yang melambat, sementara para eksekutif termasuk mantan CEO Dick Costolo serta salah satu pendiri Evan Williams dan Jack Dorsey (CEO saat ini) menjual saham ratusan jutaan dolar untuk keuntungan pribadi.

Robbins Geller Rudman & Dowd, firma hukum di San Diego yang mewakili pemegang saham, mengatakan penggugat KBC Asset Management NV dan Dana Pensiun Industri Elevator Nasional berusaha untuk memulihkan kerugian investasi mereka dan kerugian pemegang saham yang terlibat dalam gugatan class action dengan membeli saham Twitter antara 6 Februari 2015, dan 28 Juli 2015.

Para penggugat menyatakan Twitter menghentikan pelaporan "timeline views" pada akhir 2014 dan menyembunyikan keterlibatan pengguna yang mandek atau menurun dengan melaporkan deskripsi yang tidak sesuai tentang metrik pengguna. Kemudian, menurut pemegang saham, Twitter mengakui kebenaran setelah Costolo meninggalkan perusahaan pada Juni 2015, dan harga sahamnya turun 20 persen.

Jejaring micro-blogging itu dan semua terdakwa dalam gugatan telah membantah melakukan kesalahan. Gugatan itu menuduh Twitter dan eksekutif melanggar Securities Exchange Act of 1934.

Mengutip Business Insider, Selasa, 21 September, perusahaan dilaporkan bakal menggunakan uang tunai untuk pelunasan denda, dan rencananya akan membayar jumlah tersebut pada akhir tahun.

Pada Q4 2018 laporan penghasilan, Twitter mulai melaporkan rata-rata pengguna aktif harian yang dapat dimonetisasi. Itu adalah satu-satunya metrik keterlibatan yang akan diungkapkan kepada investor ke depan, sebagian karena itu lebih akurat tentang bagaimana menghasilkan uang dari pengguna.