Umumkan Pemerintahan Tanpa Pejabat Perempuan, PBB: Taliban Kehilangan Kesempatan Penting
JAKARTA - Komitmen Taliban terhadap hak dan perlindungan kaum perempuan kembali menjadi sorotan, terlebih saat pemerintahan baru Afghanistan diumumkan, tidak ada satu pun menteri dari kalangan perempuan.
Kurangnya kejelasan tentang posisi Taliban terhadap perempuan di Afghanistan, telah menimbulkan "'ketakutan yang luar biasa' di seluruh negeri, kata seorang pejabat senior PBB pada Hari Rabu, memperingatkan ada laporan harian tentang pembatasan hak-hak perempuan.
Alison Davidian Wakil Kepala UN Women di Afghanistan mengatakan, beberapa perempuan dilarang meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki, perempuan di beberapa provinsi dipaksa berhenti bekerja, pusat perlindungan bagi perempuan yang melarikan diri dari kekerasan menjadi sasaran dan rumah aman bagi aktivis hak asasi manusia berada dalam kapasitas penuh.
"Kurangnya kejelasan posisi Taliban tentang hak-hak perempuan telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan ini terlihat jelas di seluruh negeri," kata Davidian berbicara dari Kabul, mengutip Reuters 9 September.
"Kenangan jelas tentang pemerintahan Taliban pada 1990-an, ketika ada pembatasan ketat terhadap hak-hak perempuan, perempuan dan anak perempuan dapat dimengerti ketakutan," sambungnya.
Para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam. Namun di bawah pemerintahan Taliban dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak dapat bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah. Perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki ketika mereka meninggalkan rumah.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan SBS News Australia, seorang pejabat senior Taliban mengatakan perempuan tidak akan diizinkan bermain kriket, olahraga populer di Afghanistan, atau mungkin olahraga lainnya. Karena 'tidak perlu' dan tubuh mereka mungkin terbuka.
Baca juga:
- Qari Fasihuddin: Panglima Tentara Afghanistan Pilihan Taliban, Penakluk Utara yang Pertama Injak Panjshir
- Militer Konsolidasikan Pengambilalihan Kekuasaan, Pemimpin Oposisi Guinea: Kami Siap Berpartisipasi
- Presiden Joe Biden Sebut China akan Buat Pengaturan dengan Taliban
- Taliban Umumkan Pejabat Pemerintahan Afghanistan: Ada yang Disanksi PBB hingga Masuk Daftar Pencarian FBI
Kelompok Taliban yang merebut kekuasaan bulan lalu, mengumumkan pemerintahan Afghanistan baru pada Hari Selasa yang tidak termasuk perempuan. Saat hampir bersamaan, di Kabul, puluhan perempuan turun ke jalan lagi untuk menuntut perwakilan dan hak mereka untuk dilindungi.
"Dengan pengumuman kemarin, Taliban kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka benar-benar membangun masyarakat yang inklusif dan sejahtera," tandas Davidian. UN Women bekerja secara global untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.