Taliban Umumkan Pejabat Pemerintahan Afghanistan: Ada yang Disanksi PBB hingga Masuk Daftar Pencarian FBI

JAKARTA - Taliban resmi mengumumkan struktur baru pemerintahan Afghanistan. Mullah Hassan Akhund, yang merupakan rekan pendiri kelompok ini Mullah Omar, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan dengan Mullah Abdul Ghani Baradar yang merupakan kepala kantor politik Taliban sebagai wakilnya.

"Semua yang disebutkan itu memegang posisi mereka dalam kapasitas 'bertindak'," terang Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam keterangan pers, mengutip Reuters 8 September.

Dia menambahkan, beberapa kementerian masih harus diisi sambil menunggu perburuan orang-orang yang memenuhi syarat.

Sejumlah sosok yang masuk dalam daftar pejabat pemerintahan Afghanistan menjadi sorotan. Mohammad Hassan Akhund, pemimpin senior Taliban yang ditunjuk sebagai penjabat perdana menteri Afghanistan, adalah mantan menteri kabinet berpengalaman dengan telinga kepala spiritual gerakan itu, menurut sumber dan analis Taliban.

Akhund adalah kepala lama badan pembuat keputusan kuat Taliban, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan. Analis melihat Akhund sebagai tokoh politik, dengan kendalinya atas dewan kepemimpinan juga memberinya suara dalam urusan militer.

Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, ia pertama kali menjabat sebagai menteri luar negeri dan kemudian sebagai wakil perdana menteri. Seperti banyak kabinet yang akan datang, dia berada di bawah sanksi PBB atas perannya dalam pemerintahan itu.

Akhund tampaknya bukan seorang sarjana agama dengan kedudukan pemimpin spiritual Haibatullah Akhundzada, menurut Asfandyar Mir, seorang analis di Institut Perdamaian Amerika Serikat, yang telah mempelajari dengan cermat kepemimpinan Taliban.

"Dia tampaknya lebih dari orang politik. Klaim utamanya atas kekuasaan adalah bahwa dia memiliki peran yang sangat senior sebelum 9/11," terangnya.

Seperti banyak orang dalam kepemimpinan Taliban, Akhund mendapatkan banyak prestise dari tahun-tahunnya yang sudah lanjut dan kedekatannya dengan mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar.

Akhund diyakini setidaknya berusia pertengahan 60-an dan mungkin lebih tua. Pemberitahuan sanksi Uni Eropa menempatkan dia berusia 76 tahun.

"Usianya sangat tua, dia adalah orang tertua di jajaran (senior) Taliban," ungkap seorang sumber Taliban.

Sementara, sebuah laporan sanksi PBB menggambarkan dia sebagai rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar, sekaligus salah satu komandan paling efektif Taliban.

Akhund juga dihormati di seluruh organisasi dan sangat dekat dengan Akhundzada, kata seorang sumber Taliban.

"Orang-orang sangat menghormatinya, terutama Amir al-Mu'minin (Amirul Mukminin)," tutur sumber tersebut, menggunakan gelar kehormatan Akhundzada.

Sosok lain yang menarik perhatian adalah Sirajuddin Haqqani. Mnteri Dalam Negeri yang baru ini adalah putra pendiri jaringan Haqqani, yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris oleh Washington. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI karena keterlibatannya dalam serangan bunuh diri dan hubungannya dengan Al Qaeda.

Berikutnya ada Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik yang diberi nom de guerre "saudara", atau Baradar, oleh Mullah Omar, ditunjuk sebagai wakil perdana menteri.

Berpulangnya Baradar untuk jabatan tertinggi pemerintah mengejutkan beberapa pihak, karena dia bertanggung jawab untuk menegosiasikan penarikan AS dalam pembicaraan di Qatar dan menampilkan wajah Taliban ke dunia luar.

Baradar sebelumnya adalah komandan senior Taliban dalam pemberontakan panjang melawan pasukan AS. Dia ditangkap dan dipenjarakan di Pakistan pada 2010, menjadi kepala kantor politik Taliban di Doha setelah dibebaskan pada 2018.

Terpisah, Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan di Air Force One, ketika Presiden Joe Biden terbang ke New York, bahwa tidak akan ada pengakuan pemerintah Taliban segera.