Taliban Berkuasa: Lembaga Bantuan Asing Angkat Kaki, Tinggalkan Miliaran Dolar AS di Afghanistan

JAKARTA - Sukses Taliban memasuki Kabul, menduduki istanan keperesidenan dan memegang kendali otoritas di Afghanistan. Membuat warga sipil berbondong-bondong ingin meninggalkan negara tersebut, seiring dengan evakuasi yang dilakukan negara-negara asing.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi lembaga bantuan di Afghanistan, harus bekerja sama dengan Taliban, atau meninggalkan investasi bertahun-tahun di negara itu dan 38 juta warga Afghanistan?

Taliban dalam seminggu terakhir telah menjanjikan hubungan damai dengan negara-negara lain, hak-hak perempuan dan media independen. Tetapi, beberapa mantan diplomat, akademisi hingga media menyebut Taliban tetap sama dengan yang dulu.

Bagi lembaga bantuan asing, situasi ini menghadirkan 'sebuah paradoks', kata Robert Crews, seorang profesor sejarah Universitas Stanford dan penulis buku "Afghan Modern: The History of a Global Nation" pada tahun 2015.

"Jika Anda seorang pekerja bantuan di rumah sakit negara, Anda melayani rezim yang legitimasinya seimbang," katanya, mengutip Reuters Rabu 25 Agustus.

"Tetapi jika semua orang pulang, apakah negara akan runtuh?" sambung Crews.

Anggaran Pemerintah Afghanistan 70 persen hingga 80 persennya didanai oleh donor internasional, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), ungkap Michael McKinley, yang menjabat sebagai duta besar untuk Afghanistan pada 2015 dan 2016. Kini, Afghanistan terancam menghadapi keruntuhan ekonomi tanpa bantuan tersebut.

"Taliban akan membutuhkan dana luar yang substansial, kecuali mereka mundur ke apa yang mereka lakukan dari tahun 1996 hingga 2001, yang pada dasarnya menjalankan pemerintahan ke tingkat minimalis," kata McKinley, sekarang dengan konsultan Cohen Group.

"Hidup dari perdagangan narkotika tidak memberi mereka jalan untuk tetap berkuasa," sambungnya.

Sementara pemerintah asing dan lembaga bantuan mengevakuasi ribuan orang, mereka meninggalkan miliaran dolar dalam proyek-proyek yang tergantung, sebagian besar melalui Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan.

Amerika Serikat telah mengalokasikan 145 miliar Amerika Serikat (AS) untuk rekonstruksi Afghanistan sejak tahun 2002, sebuah laporan 30 Juli dari Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan menunjukkan.

Sementara, Bank Dunia menyumbang lebih dari 2 miliar dolar AS untuk mendanai 27 proyek aktif di Afghanistan, dari hortikultura hingga sistem pembayaran otomatis, bagian dari lebih dari 5,3 miliar dolar AS yang telah dikeluarkan oleh pemberi pinjaman pembangunan untuk pembangunan dan rekonstruksi negara itu.

Bank pada hari Selasa mengatakan telah menghentikan pencairan dalam operasinya di Afghanistan dan memantau situasi dengan cermat.

Jumat pekan lalu, sebuah penerbangan dari Kabul mendarat di Islamabad dengan 350 pengungsi, termasuk karyawan dari Grup Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya. Sebuah memo internal Bank Dunia yang dilihat oleh Reuters menegaskan bahwa stafnya yang berbasis di Kabul, termasuk karyawan Afghanistan, telah dievakuasi bersama keluarga dekat mereka.

"Pekerjaan kami di Afghanistan sangat penting untuk pembangunan di seluruh kawasan. Saya berharap kami akan dapat memberikan dampak positif setelah situasi stabil," tulis presiden David Malpass.

Sementara Bank Pembangunan Asia, juga dengan operasi ekstensif di Afghanistan, tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Afghanistan, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Mengutip kurangnya kejelasan atas pengakuan anggotanya terhadap pemerintah Afghanistan, IMF menangguhkan akses Afghanistan ke sumber daya Dana, termasuk sekitar 440 juta dolar AS dalam cadangan moneter baru yang dialokasikan IMF pada Hari Senin.

Perusahaan, termasuk perusahaan media sosial besar AS dan kelompok sumber daya alam terpecah dalam cara menangani Taliban, sebuah mikrokosmos inkonsistensi yang lebih luas dalam bagaimana komunitas internasional mengklasifikasikan kelompok tersebut.

"Kita harus menerima pada tingkat tertentu pernyataan yang keluar dari kepemimpinan Taliban. Mereka harus membuktikan bahwa mereka serius tentang ini," tukas Daniel Runde dari CSIS berpendapat.