JAKARTA - Kepala Urusan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Rosemary DiCarlo mengatakan pada Hari Rabu, pertemuan badan itu dengan Taliban Afghanistan di Qatar akhir pekan ini tidak akan menjadi pembahasan tentang pengakuan internasional terhadap kelompok tersebut.
Pertemuan yang juga akan dihadiri oleh utusan dari sekitar 25 negara, akan menjadi pertemuan ketiga di Doha, tetapi yang pertama dihadiri oleh Taliban, yang belum diakui secara internasional sejak merebut kekuasaan pada Bulan Agustus 2021, usai pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat angkat kaki setelah 20 tahun berperang.
"Ini bukan pertemuan tentang pengakuan. Ini bukan pertemuan untuk menghasilkan pengakuan Keterlibatan tidak berarti pengakuan," kata DiCarlo kepada wartawan, melansir Reuters 27 Juni.
"Ini bukan tentang Taliban. Ini tentang Afghanistan dan rakyatnya," lanjutnya.
Pertemuan yang dipimpin PBB tersebut bertujuan untuk melibatkan Taliban, yang telah menindak tegas hak-hak perempuan sejak kembali berkuasa, dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan jutaan warga Afghanistan.
Pertemuan akhir pekan ini akan difokuskan pada keterlibatan yang akan datang, bersama dengan sesi-sesi tentang bisnis sektor swasta dan antinarkotika.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik PBB karena tidak melibatkan perempuan Afghanistan di meja perundingan dengan Taliban di Doha.
Selain itu, Pejabat PBB dan utusan negara yang menghadiri pertemuan Taliban juga akan bertemu secara terpisah dengan kelompok masyarakat sipil Afghanistan.
"Saya ingin menekankan, ini adalah sebuah proses. Kami menerima banyak kritik: Mengapa perempuan tidak dilibatkan? Mengapa perempuan Afghanistan tidak dilibatkan? Mengapa masyarakat sipil tidak dilibatkan? Ini bukan dialog antar-Afghanistan," jelas DiCarlo.
BACA JUGA:
"Saya berharap kita bisa sampai ke sana suatu hari nanti, tetapi kita belum sampai di sana," tandasnya.
Diketahui, sejak Taliban kembali berkuasa, sebagian besar anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah atas dan perempuan dilarang masuk universitas. Taliban juga telah melarang sebagian besar staf perempuan Afghanistan bekerja di lembaga bantuan, menutup salon kecantikan, melarang perempuan masuk taman, dan membatasi perjalanan bagi perempuan jika tidak ada wali laki-laki.
Taliban mengatakan mereka menghormati hak asasi manusia sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.
