Tanggapi Kritik Penanganan Pandemi, Luhut: Pemimpin Politik Tolong Tidak Berkomentar Kalau Belum Jelas
JAKARTA - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 selama satu minggu sampai 9 Agustus. Muncul sejumlah kritikan soal pemerintah tak serius mengendalikan pandemi.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta para pemimpin politik untuk tidak asal mengkritik penanganan pandemi pemerintah.
"Saya mohon, pemimpin-pemimpin kita dalam bidang politik semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 2 Agustus.
Namun, Luhut mengaku bukannya pemerintah melarang adanya komentar dari pihak lain. "Kalau mau berkomentar silakan, kami sangat senang sekali untuk memberikan penjelasan-penjelasan secara detail kepada siapapun di Republik Indonesia, karena kita memiliki ini semua," tuturnya.
Luhut menuturkan, belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim wilayahnya sudah terbebas dari COVID-19, terutama setelah munculnya varian Delta yang lebih cepat menular.
Bahkan, Amerika Serikat saat ini pun mengalami peningkatan kasus COVID-19 dan mengubah strategi penanganan pandeminya. Karenanya, ia meminta semua pihak mendukung pemerintah dalam mengendalikan COVID-19.
"Saya berharap supaya kita semua satu supaya kita kompak untuk ini. Jadi, jangan pernah ada yang berpikir karena dia ini bisa selesai, tidak. Ini bukan karena satu orang, tapi karena kita ramai-ramai," tuturnya.
Baca juga:
- Eks Jaksa Pinangki Dieksekusi ke Penjara Wanita Tangerang
- Jokowi Umumkan PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus
- Beda dari Dirintelkam, Kabid Humas Polda Sumsel Bantah Anak Akidi Tio Jadi Tersangka Hoaks Bantuan Rp2 Triliun
- Anak Akidi Tio Ditangkap karena Hoaks Bantuan Rp2 Triliun, Gubernur Sumsel Minta Polisi Tindak Tegas
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat tidak bisa dibuat dengan berdurasi panjang. Hal ini yang menyebabkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 kerap berubah-ubah.
Dia mengatakan perubahan kebijakan ini dilakukan seiring perkembangan penanganan COVID-19.
"Kita tidak bisa membuat kebijakan (pembatasan, red) yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat mobilitas masyarakat sesuai data hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun perekonomian," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi mengingatkan apa pun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Menurutnya, pelaksanaan protokol untuk mencegah penularan COVID-19 ini penting dan jadi kunci serta salah satu pilar utama.
"Dalam situasi apapun kedisiplinan dalam melaksanakan prokes adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat," tegas Jokowi.