Palangka Raya Bertengger di Posisi 4 Nasional Pencegahan Korupsi, Walkot Fairid Naparin Beri Pesan Penting Ini

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah  mendapatkan predikat terbaik empat nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada semester satu 2021.

"Saya baru mendapat kabar, bahwa Palangka Raya mendapatkan nilai terbaik empat secara nasional dan ranking satu di Kalteng dalam penilaian monitoring centre for prevention (MCP) atau monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi dari KPK RI," kata Wali Kota (Walkot) Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Antara, Jumat, 16 Juli. 

Dari informasi yang diterima, Pemkot Palangka Raya meraih nilai 55,25 persen sehingga dapat meraih posisi ke empat secara nasional. Pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan transparan menjadi salah satu indikator Palangka Raya mendapatkan poin yang bagus. Sampai saat ini sudah terbit 136 sertifikasi aset yang hal tersebut dianggap cukup baik oleh KPK.

"Nilai yang baik tersebut merupakan dampak dari komitmen bersama ASN Pemkot Palangka Raya, ditambah komitmen kami sebagai kepala daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkap Fairid.

Oleh karena itu, Fairid memberikan pesan penting kepada anak buahnya, setiap pimpinan perangkat daerah dan jajarannya untuk dapat menjaga nilai tersebut jangan sampai turun sampai akhir tahun 2021 mendatang.

Kepala daerah termuda di Kalteng tersebut menjelaskan, meraih peringkat empat terbaik nasional itu tidak mudah. Namun mempertahankan posisi tersebut jauh lebih sulit.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkomitmen dalam menjalankan program tersebut, sehingga hasilnya dapat terlihat dan tentu ini sesuatu yang dapat dibanggakan oleh kita bersama," jelasnya.

MCP adalah program KPK dan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

Adapun fokus penilaian secara umum terdiri atas perencanaan dan penganggaran (e-Planning dan e-Budgeting), pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, manajemen SDM, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen BMD dan sektor strategis.

MCP yang dipenuhi oleh masing-masing instansi pelayanan publik selanjutnya diintegrasikan dalam aplikasi, sehingga dapat dipetakan elemen-elemen resiko korupsi.

Berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan dan menterjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis serta prioritas rekomendasi dalam memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi.