Legislator PDIP Setuju PPKM Diperpanjang 4-6 Minggu, Minta Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo setuju jika pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 4-6 Minggu ke depan.
"Saya setuju PPKM Darurat untuk diperpanjang. Berdasarkan indikator-indikator sudah seyogyanya diperpanjang," ujar Rahmad, Rabu, 14 Juli.
Menurutnya, hal-hal yang mengharuskan PPKM Darurat diperpanjang antara lain, lantaran angka terpapar COVID-19 masih sangat tinggi, mobilitas masyarakat masih padat, dan banyaknya rumah sakit yang sudah penuh.
"Kemudian juga justru malah zona merah semakin bertambah, jadi tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang, memang harus diperpanjang PPKM skala darurat ini," jelas Rahmad.
"Nah, tinggal evaluasi bagaimana pelaksanaan PPKM darurat ini. Secara mobilitas sudah mulai banyak berkurang tapi masih banyak sana sini pelanggaran mobilitas yang masih cukup tinggi, kemudian pelaku ekonomi masih melakukan aktivitas," tambahnya.
Kemudian, lanjutnya, protokol kesehatan terutama di pasar-pasar masih tidak ada jarak, dan tak bermasker. Untuk itu, kata Rahmad, harus menjadi salah satu perhatian bersama agar bisa dievaluasi secara menyeluruh.
Baca juga:
- Wacana Perpanjangan PPKM Darurat 4-6 Minggu, NasDem: Jangan Sampai Ada yang Enggak Bisa Makan
- Pakar UI Prediksi COVID-19 Melandai Pada Agustus-September, Kalau 3M, 3T dan Vaksinasi Gencar Dilakukan
- Pantau Vaksinasi Door to Door, Jokowi: Ini Bagus, Kita Datangi Rumah ke Rumah
- WHO Minta Anda Warga Indonesia Tetap di Rumah Saja untuk Tekan Laju COVID-19
Paparan Covid yang masih tinggi, jelas Rahmad, juga diperkeruh dengan varian Delta. Sehingga, semua pihak harus lebih mengencangkan lagi protokol kesehatan dan lebih taat terhadap PPKM Darurat.
Kepada yang bertugas di lapangan pun jangan segan-segan menyampaikan edukasi dan sanksi-sanksi yang mendidik kepada masyarakat.
Politikus PDIP itu juga meminta pemerintah agar segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat, seperti bantuan sosial tunai.
"Itu mohon bisa tepat sasaran, benar-benar yang menerima mendapat haknya karena mengalami kesulitan secara ekonomi, harus menerima bantuan sosial dari negara," kata Rahmad.
Selain itu, Pemerintah juga harus memperbanyak dan mempercepat proses vaksinasi. Sebab, selama pandemi ini, terutama pada PPKM Darurat, vaksinasi agak cenderung menurun.
"Sedangkan salah satu senjata kita dalam perang melawan COVID ini imunisasi vaksin. Jadi diperbanyak spot-spotnya supaya tidak terjadi penumpukan yang menimbulkan kerumunan, yang justru akan memunculkan potensi klaster baru," tutur Rahmad.
Salah satu solusinya, tambah Rahmad, adalah kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kemudian kepolisian dan TNI ditugaskan di hampir setiap kecamatan. Serta, kerjasama dengan organisasi-organisasi massa yang bisa membantu proses vaksinasi.
"Sehingga setelah diperbanyak kita harap herd immunity semakin tercapai," tandas Rahmad.