Wacana Perpanjangan PPKM Darurat 4-6 Minggu, NasDem: Jangan Sampai Ada yang Enggak Bisa Makan

JAKARTA - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali selama 4-6 minggu muncul. Wacana ini pertama kali disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat  rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin, 12 Juli lalu.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai, jika PPKM Darurat diperpanjang maka kondisi rakyat bawah akan semakin sulit. Bahkan tak menutup kemungkinan masyarakat miskin semakin melarat.

"Tetapi saya memahami kepentingan PPKM ini diperpanjang. Karena itu pemerintah harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik, dampak memperpanjang PPKM Darurat ini harus diantisipasi. Mulai bagaimana memikirkan para pedagang kaki lima beserta solusi kebijakannya," ujar Nurhadi, Rabu, 14 Juli.

Menurut politikus NasDem itu, Pemerintah harus bisa memastikan efektifitas kebijakan ini apabila benar-benar diperpanjang. Sebab, selama ini masih saja ada celah-celah yang dilakukan masyarakat untuk tidak taat ataupun melanggar penerapan PPKM Darurat ini.

"Pemerintah harus benar-benar tegas dan terukur. Penurunan kasus harus ditarget dan pelayanan terhadap pasien harus memadai," tegas Nurhadi.

"Jika benar-benar harus diperpanjang maka harus pula dipastikan skenario perlindungan masyarakatnya, proses pelayanan harus efektif sehingga menekan angka kematian," sambungnya.

Selain itu, kata Nurhadi, sebelum ada kebijakan untuk memperpanjang PPKM, sebaiknya dilihat dulu perkembangan penerapan PPKM Darurat ini. 

"Dievaluasi sejauh mana prakteknya, sudah efektif kah menekan mobilitas masyarakat? Sudah bisakah mengurangi kasus positif COVID-19? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya PPKM khususnya di bidang ekonomi? Apakah bantuan sosial bisa didistribusikan kepada masyarakat terdampak? Jangan sampai dengan adanya PPKM, masyarakat malah tidak bisa makan," kata legislator Jawa Timur itu mengingatkan.

Setidaknya, tambah Nurhadi, hal seperti itu perlu dipertimbangkan lebih serius lebih dulu. "Meski niatan utama adalah untuk keselamatan jiwa manusia," tandasnya.

Diketahui, per Selasa, 13 Juli, kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 47.899 pasien dalam sehari. Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam kasus baru harian di Indonesia. 

Meski demikian, Menko Bidang Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak mau berandai-andai apakah PPKM Jawa dan Bali akan diperpanjang atau disetop. Keputusan tersebut akan diambil pada akhir pekan ini berdasarkan data yang ada di lapangan.

"Saya lapor presiden akan monitor saya gak bisa jawab sekarang pada anda bahwa kita lusa selesai gak diperpanjang gak bisa, jumat lapor presiden apakah PPKM darurat diperpanjang apa selesai saya berangkat pada data yang didapat," ujar Luhut dalam acara CNBC Indonesia Economic Update, Selasa, 13 Juli.