Bansos Telat Dicairkan, PKS: Pemerintah Nunggu Rakyat Lapar Dulu

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mengkritik pemberian bansos kepada masyarakat sebagai kompensasi penerapan PPKM Darurat.

Pasalnya, janji pemerintah yang memberikan bansos senilai Rp300 ribu per bulan itu baru dicairkan pada hari ke-10 pembatasan tersebut. Padahal menurut Netty seharusnya, bansos dicairkan sebelum pemberlakukan PPKM Darurat. 

"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," ujar Netty, Rabu, 14 Juli.

Apalagi lanjut Netty, wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan akan memengaruhi mentalitas rakyat kecil yang bergantung pada pemasukan kerja harian. 

Menurutnya, rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan. Sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. 

"Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?," sindir Ketua DPP PKS itu.

Netty mendorong pemerintah sigap dalam menunaikan janji bansos. Pemerintah sambungnya tak perlu menunggu kritik dan teguran dari masyarakat baru bertindak.

"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," katanya.

Netty mengingatkan, bansos di tengah PPKM Darurat sangat lah ditunggu rakyat kecil. Karenanya, legislator Jawa Barat itu menekankan Pemerintah harus membantu menyiapkan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, jangan hanya meminta untuk diam di rumah. 

"Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup," katanya.

Saat ini, sambung Netty, banyak rakyat yang sudah tidak bisa lagi berusaha, baik karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha. Rakyat, kata dia, juga pasti takut dengan ancaman COVID-19. 

"Tapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar," tegas Netty.

Selain itu, Netty meminta pemerintah tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat tanpa memberikan sosialisasi dan edukasi. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai dan menciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. 

"Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi," ujar Netty.