Ruang Pencalonan Terbatas Elite Jadi Alasan NasDem Buka Konvensi Capres
JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya membeberkan alasan partainya memilih jalur konvensi untuk menentukan bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Menurutnya konvensi ini digelar agar capres yang diusung partai besutan Surya Paloh itu sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat.
"Proses pencalonan itu harus akuntabel, transparan, dan menjadi medium korespondensi aspirasi rakyat dan elite-elite itu sendiri," ujar Willy Aditya, Selasa, 16 Juni.
Menurutnya, konvensi merupakan satu bentuk penyaringan yang dapat membuka ruang bagi siapa pun untuk menjadi capres di 2024. Sebab dalam pandangan NasDem, diskursus mengenai capres yang mengemuka di publik hanya terbatas pada keinginan para elit parpol yang terangkum di dalam survei.
Bila tidak dilakukan konvensi, lanjut Willy, ruang pencalonan hanya terbatas pada tiga hal. Yakni, elite partai khususnya pimpinan, kepala daerah dan menteri-menteri.
"Kalau lihat di survei, kan tiga itu yang ter-capture," katanya.
Selain itu, kata Willy, situasi pemilihan pemimpin di Indonesia akhir-akhir ini selalu terperangkap pada faktor elektabilitas semata.
"Kita hidup dalam rezim diskriminatif. Elemen yang menjadi determinant factor itu hanya elektabilitas. Kita tidak melihat elemen yang lain yang cukup penting, yaitu kapabilitas dan integritas," ungkapnya.
Baca juga:
- Kasus COVID-19 DKI Melonjak, Jokowi Perintahkan Anies Hingga Kapolda Sering Turun ke Lapangan
- 22 dari 34 Provinsi Alami Kenaikan Kasus COVID-19 Minggu Ini, Paling Banyak di Wilayah Jawa
- Kelompok Teroris Riau Berperan Sembunyikan Buronan dari Densus 88
- Prabowo Subianto Selalu Menang di Survei, Tapi Pemilih Milenial Unggulkan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil
Karena itu, Willy menegaskan NasDem berupaya menyerap aspirasi melalui konvensi yang akan digelar pada 2022 nanti. Tujuannya, agar calon pemimpin yang diusung benar-benar punya elektabilitas, dilengkapi dengan integritas dan kapabilitas.
"Apa itu ruangnya? ruangnya itu konvensi, idealnya konvensi menjadi instrumen yang diwajibkan UU kepada setiap partai. Itu idealnya," pungkasnya.