22 ASN dan Warga Kota Pariaman Terkonfirmasi Terpapar COVID-19
PARIAMAN - Sebanyak 22 aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) serta sejumlah warga Kota Pariaman, Sumatera Barat, terkonfirmasi positif terpapar COVID-19.
"Pagi tadi keluar hasilnya, ada 22 orang positif COVID yang jumlah itu didominasi oleh ASN," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah di Pariaman dikutip Antara, Kamis, 27 Mei.
ASN yang terpapar COVID-19 berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat Kota Pariaman, dan Puskesmas Marunggi di Kecamatan Pariaman Selatan.
Nazifah menyampaikan ASN yang diketahui positif COVID-19 pada pagi tadi tersebut diduga karena terpapar dari 19 ASN lainnya yang sebelumnya positif virus itu.
"Karena ada yang positif kami lakukan pelacakan, dan Senin (24/5) kami lakukan tes usap massal yang hasilnya keluar pagi tadi," katanya.
Pihaknya juga melaksanakan pelacakan serta tes usap bagi pihak yang kontak dan untuk pengambilan sampelnya dilaksanakan di Puskesmas yang ada di daerah itu.
Nazifah mengatakan pihaknya sebelumnya menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk ASN di dua OPD dan satu Puskesmas di Kota Pariaman semenjak Senin (24/5) karena adanya ASN yang positif COVID.
"Setelah hasilnya keluar maka bagi ASN yang hasil tesnya negatif maka dapat masuk kantor kembali," sambungnya.
Pihaknya menyebutkan saat ini jumlah warga Kota Pariaman tercatat positif COVID-19 mencapai 768 orang. 686 orang telah dinyatakan sembuh dan 19 meninggal.
Baca juga:
- Ketua DPRD DKI: TGUPP Anies Tidak Efektif!
- Eks Direktur KPK Berniat Somasi Ketua BKN Terkait Hasil TWK
- Polda Jatim Analisa Hasil Olah TKP dan Keterangan Saksi Kasus Kerumunan Tasyakuran Ultah Khofifah
- Majelis Hakim Ungkap Pertimbangan Hanya Vonis Denda Rizieq Shihab di Kasus Megamendung: Ada Ketimpangan
Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) dan satu Puskesmas karena menjadi klaster penyebaran COVID-19.
WFH tersebut diterapkan pasca ditemukannya kasus positif COVID-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan jumlah positif 10 orang, Inspektorat empat orang, dan Puskesmas Marunggi lima orang.