Jokowi Sebut Ada Program Pemerintahan yang Tidak Jelas, Singgung Tumpang Tindih Data Bansos
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kualitas perencanaan program pemerintah harus terus ditingkatkan. Penyebabnya, sampai saat ini masih ada program yang tak jelas ukuran keberhasilannya.
"Saya melihat masih ada program-program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggaran itu yang mau disasar apa," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 27 Mei.
Tidak jelasnya tolok ukur inilah yang kemudian menjadi penyebab tak tercapainya tujuan program pemerintah. Selain itu, hal ini juga membuat kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah terus terjadi.
"Ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya," tegasnya.
Baca juga:
- Jokowi: Tak Ada Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran, Apalagi di Tengah Pandemi COVID-19
- Novel Baswedan Curiga TWK Cuma Akal-Akalan Singkirkan Pegawai yang Bekerja Baik
- Pecat 51 Pegawainya, KPK Dianggap Berkolusi dengan Lembaga Lain
- Jokowi Didesak Angkat Suara soal Keputusan Pemecatan 51 Pegawai KPK
Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawas internal di kementerian, lembaga, dan daerah untuk mengawal seluruh program kerja. Termasuk saat perencanaan demi mencegah terjadinya pengulangan.
"Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak adaptif dengan situasi hari ini," ungkapnya.
"Sekali lagi, dengan adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu benar-benar nyata dan terjadi secara cepat sekali. Sehingga semua harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan," imbuh eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta penyelesaian masalah jangan hanya menghasilkan rekomendasi. Dia meminta segala permasalahan yang ada diselesaikan sampai ke akar masalah.
Salah satu yang disinggungnya adalah masalah data bantuan sosial (bansos) yang tak akurat dan tumpang tindih. Akibat masalah ini, Jokowi mengatakan penyaluran bantuan menjadi lamban dan tidak tepat sasaran.
Segala permasalahan ini, kata dia, harus segera diperbaiki. "Jangan berhenti hanya di rekomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah," katanya.
"Sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun-tahun berikutnya. Diulang-ulang. Sudah tahu salah diulang terus tiap tahun," pungkasnya.