80 Orang Satu RT di Cipayung Kena COVID-19 karena Silaturahmi Lebaran, Ini Respons Wagub DKI
JAKARTA - Sebanyak 80 orang di satu RT Cipayung, Jakarta Timur, terpapar COVID-19. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan klaster RT Cipayung muncul usai silaturahmi lebaran.
“Soal 80 (orang) ditemukan (terpapar COVID-19) di Cipayung sementara diduga akibat warga yang melakukan kunjungan silaturahim lebaran satu sama lain sehingga 1 RT, di RT 003 RW 003 di Cilangkap itu tertular dan sudah di bawah ke Wisma Atlet. Kami minta masyarakat di tempat tersebut untuk diisolasi hati-hati dan juga seluruh warga DKI lebih berhati-hati,” kata Wagub DKI Riza kepada wartawan di Balai Kota, Jumat, 21 Mei.
Wagub Riza menegaskan pihaknya melalui Gubernur DKI Anies Baswedan sudah membuat surat edaran sebelum lebaran. Surat edaran itu berisikan anjuran bagi warga Ibu Kota agar tak mudik, tak menggelar silahturami fisik lebaran termasuk open house.
“Terbukti bagi warga yang melakukan kunjungan silaturahmi terjadi kontak Dan akhirnya terjadi penularan,” kata Riza.
“Untuk Itu ke depan, kami tetap minta untuk lebih diperhatikan lagi protokol kesehatan,” sambung Wagub DKI.
Baca juga:
- Israel-Hamas Sepakat Gencatan Senjata, Sekjen PBB: Gaza Bagian Integral dari Palestina
- 10 Orang Jadi Tersangka Pembakaran Polsek Candipuro termasuk 2 Orang yang Berkasus Pencabulan
- Vaksin Gotong Royong Dianggap Mahal, Stafsus Erick Thohir: Pengusaha Tidak Perlu Memaksakan Diri
- Kabareskrim Tegaskan Polri Turun Tangan Selidiki Kebocoran 279 Juta Data Warga Indonesia
Sebelumnya Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyesalkan adanya klaster COVID-19 lingkup RT di Cipayung dan Ciracas, Jaktim. Bagi Jhonny, Pemprov DKI yang dipimpin Anies Baswedan tak antisipatif.
“Saya pikir Pemprov enggak antisipatif. Yang saya. khawatirkan ada kemungkinan peristiwa ini merupakan puncak gunung es. Fenomena silaturahmi lebaran bukn cuma di RT itu. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” kata Jhonny dihubungi VOI, Jumat, 21 Mei.
Munculnya klaster COVID-19 di lingkup RT ini dinilai Jhonny menunjukkan PPKM mikro yang diterapkan di Jakarta tak efektif. Penanganan terhadap pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pun dianggap tak optimal.
“PPKM mikro Pemprov DKI terlihat hanya sebatas jargon. Memang tidak gampang, perilaku masyarakat yang hampir satu tahun lebih pengen ketemu mungkin ada yang buka masker, cipika-cipiki, pas salah berjamaah salam-salaman. Itu memang ada, tapi kehadiran aparat yang lebih tegas itu perlu,” sambungnya.
Bagi politikus PDI Perjuangan ini, Pemprov DKI tak bisa lagi hanya mengandalkan imbauan untuk mencegah kasus COVID-19.
Aparatur dari kelurahan hingga tingkat RT harus bergerak. Satpol PP pun perlu aktif memastikan prokes ditaati.
“Apalagi Jakarta punya sumber daya aparat yang sampai tingkat RT RW, itu harus dilibatkan supaya PPKM mikro bisa terlaksana,” sambungnya.