Rezim Militer Myanmar Hadapi Tuntutan Hukum di Inggris

JAKARTA - Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Inggris, mengajukan kasus hukum terhadap para pemimpin rezim militer Myanmar, terkait klaim atas kediaman duta besar dan upaya pengusiran mantan duta besar yang menentang kudeta militer 1 Februari.

U Kyaw Zwar Minn, Duta Besar Myanmar untuk Inggris dikudeta oleh wakilnya U Chit Win atas perintah rezim militer, dengan mengunci akses masuk Kedutaan Besar Myanmar, setelah Zwar Minn mengkritik rezim militer dan menyerukan pembebasan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi.  

Setelah pendudukan kedutaan, U Kyaw Zwar Minn diminta untuk meninggalkan kediaman duta besarnya di Hampstead, London utara, oleh U Chit Win, kuasa perwakilan Myanmar yang ditunjuk oleh rezim militer Myanmar..

Terkait hal ini, Myanmar Accountability Project (MAP) yang diwakili oleh kantor firma hukum ternama Peters & Peters Solicitors menantang keabsahan para pemimpin kudeta, mengirimkan pemberitahuan tuntutan hukum.

Kantor firma hukum tersebut memperingatkan, upaya untuk mengusir duta besar dan memiliki properti itu melanggar hukum. Dan, U Chit Win tidak memiliki kewenangan untuk meminta U Kyaw Zwar Minn meninggalkan kediaman duta besar atau mengembalikan properti karena itu milik Republik Myanmar.

"Setiap upaya untuk mengamankan akses ke bagian mana pun dari properti itu akan segera dilaporkan ke polisi," tambah pemberitahuan tersebut, seperti melansir The Irrawaddy, Kamis 6 Mei. 

“Anda bermaksud mewakili Persatuan Myanmar dan menulis atas nama Kementerian Luar Negeri. Namun, klien kami tidak dan tidak akan mengakui mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer yang dikutuk secara internasional di Myanmar sebagai perwakilan dari pemerintah Myanmar yang sah," sambung surat tersebut.

"Karena itu Yang Mulia (duta besar) tidak akan mengosongkan kediaman duta besar, dan akan menolak kepemilikan atau proses hukum lainnya untuk berusaha mengamankan properti atau akses ke sana dengan cara apa pun," tegas pemberitahuan tersebut.

Christopher Gunness dari MAP mengatakan, pemerintah rezim militer tidak sah dan klaimnya atas properti, yang menjadi milik pemerintah dan rakyat Myanmar, adalah melanggar hukum.

Sementara itu, Keith Oliver, kepala internasional di Peters and Peters, yang bertindak atas nama duta besar mengatakan, ada kecaman universal atas kudeta Myanmar dan junta tidak memiliki hak untuk menuntut kontrol atas rumah, yang secara hukum dimiliki oleh negara, di bawah hukum Inggris.

“Akibatnya, kami akan dengan tegas menolak setiap upaya yang melanggar hukum untuk mengamankan kepemilikan kediaman duta besar dan masalah ini akan ditetapkan oleh pengadilan Inggris.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.