Jokowi Sentil Anies, Ridwan Kamil, Ganjar dll: Pemda Harus Segera Belanjakan APBD!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah se-Indonesia untuk segera membelanjakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ini bukan kali pertama, Jokowi sebelumnya juga telah menyinggung mengenai masalah ini pada akhir Maret 2021.

Seperti diketahui, saat ini terdapat dana APBD sebesar Rp182,33 triliun yang diparkir di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Artinya dana tersebut belum dipenuhnya digunakan oleh pemerintah daerah (pemda).

"Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota Rp182 triliun yang harusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," tuturnya dalam saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei.

Presiden Jokowi meminta pemda mempercepat belanja, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Tujuannya untuk memperbesar sisi permintaan.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi menyebut bahwa belanja APBD masih belum besar karena dana tersebut tidak dibelanjakan melainkan diparkir di bank pembangunan daerah (BPD).

"Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan, gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank?," ucapnya, saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, dikutip Kamis, 29 April.

Jokowi mengatakan bahwa angka belanja yang tertinggi di tingkat pemerintah daerah (pemda) baru terjadi untuk belanja pegawai. Namun, itu pun baru sekitar 63 persen. Sedangkan belanja modal per Maret baru sebesar 5,3 persen. Padahal, kata dia, perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu,  kata Jokowi, dirinya telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar secepatnya membelanjakan APBD baik belanja pegawai maupun belanja modal.

"Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp182 triliun ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," tuturnya.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa program perlindungan sosial menjadi penting untuk segera disalurkan. Termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

"Jadi segera cairkan BLT desa. Karena yang saya lihat per April kemarin yang sudah tersalurkan baru 32 persen. Masih kecil sekali. 32 persen, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti," katanya.