Menunggu Nama Menteri yang Bakal Direshuffle Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo sepertinya tak ingin buru-buru menentukan nama menteri di Reshuffle Jilid 2. Sudah hampir sepekan wacana presiden bakal melantik menteri baru, namun hingga kini perombakan pun makin melebar tak hanya di dua kementerian saja. 

Enam posisi menteri muncul di ruang publik termasuk posisi puncak di Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Investasi. Namun soal nama-nama yang dipertimbangkan untuk diganti masih samar.

Soal kandidat menteri baru, sejauh ini ada dua orang yang secara terbuka mengakui dipanggil Istana di tengah isu reshuffle, yaitu anggota DPR Fraksi NasDem Rapsel Ali dan tokoh muda NU Witjaksono. Keduanya dikabarkan menjadi kandidat Menteri Investasi.

Selain itu, seperti yang sudah diketahui, elite PKB Luqman Hakim, partai koalisi pemerintah, menyebut menteri yang bakal direshuffle berinisial M. Setidaknya ada empat anggota kabinet yang inisialnya M, yakni Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Kemudian spekulasi PAN masuk koalisi. Spekulasi ini sejalan dengan informasi inisial anggota kabinet yang akan direshuffle. PAN disebut akan mengisi pos Menko PMK atau Menteri Perhubungan (Menhub). Menko PMK kini dijabat Muhadjir Effendy, sedangkan Menhub diemban Budi Karya Sumadi.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, tidak semua menteri berinisial M akan diganti Jokowi. Menurutnya, Muhadjir masih kuat bertahan di dalam kabinet Indonesia Maju. Sementara Moeldoko, sepertinya presiden masih membutuhkannya sebagai kepala KSP.

"Justru melihat peristiwa belakangan di mana Moeldoko itu diminta Jokowi untuk menjelaskan menyelesaikan TMII, kemudian konflik pertanahan. Sepertinya masih dipercaya Jokowi. Menurut saya itu sinyal bahwa Jokowi masih membutuhkan sosok Moeldoko sebagai kepala KSP," ujar Karyono kepada VOI, Senin, 19 April.

Lantas siapakah yang paling layak untuk direshuffle oleh Presiden? 

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, saat ini Indonesia tengah membutuhkan menteri-menteri yang kinerjanya luar biasa ditengah tantangan luar biasa pula. Seperti, menghadapi revolusi industri 4.0 juga kondisi ekstra ordinary pandemi COVID-19. 

Menurut Karyono, menteri yang paling layak direshuffle adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Ini kan memerlukan satu kemampuan kinerja menteri yang luar biasa, karena itu beberapa menteri yang kurang bagus misalnya menteri pertanian bisa juga direshuffle," ujar Karyono dihubungi VOI, Senin, 19 April.

Karyono menilai, peran menteri pertanian sangat penting khususnya membuat sektor pangan menjadi strategis. "Ini bagaimana harus punya menteri yang bisa mewujudkan kedaulatan bidang pertanian sehingga kita memiliki ketahanan pangan, tidak impor. Lalu komoditas pertanian harus surplus minimal tidak impor ini penting. Jadi menteri bukan sekedar hanya ganti menteri tidak ada progres sami mawon (sama saja, red) tetap impor," jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPO) itu menilai, Mentan juga harus memperhatikan nasib para petani. Bagaimana kebijakan kementerian yang melindungi petani baik dalam kehidupan maupun hak sebagai petani.

"Jumlah petani kita semakin lama semakin menurun, itu kan juga harus menjadi perhatian serius menteri pertanian," tegasnya.

Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil. Menurutnya, kebijakan tidak cukup hanya bagi-bagi sertifikat saja.

"Ini vital pertanahan nasional. Soekarno mengatakan bahwa keadilan hak atas tanah ibarat pohon tanpa akar, bangun gedung tanpa pondasi. Jadi bukan sekedar bagi-bagi sertifikat, tapi bagaimana memenuhi kewajiban warga negara bahwa setiap warga negara memiliki hak atas tanah dan harus dilindungi dari tangan industri," jelas Karyono.

Ketiga, yakni Menteri Perdagangan Muhammad  Lutfi. Menurutnya, Lutfi sangat layak dicopot lantaran kebijakannya hanya mementingkan segelintir kelompok saja. Nama Lutfi juga selaku disebut sebagai menteri yang layak diganti.

"Mendag Lutfi, kalau dia tidak memiliki kebijakan kemandirian, kebijakan perlindungan terhadap produk nasional saya kira dia layak diganti," kata Karyono.

"Kalau hanya menguntungkan segelintir orang ya jadi pengusaha aja di luar, tidak usah jadi menteri. Karena tugas menteri itu berkewajiban untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakannya jangan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang," tambahnya. 

Keempat, adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. "Kemendes juga kinerjanya kurang, perlu direshuffle," katanya.

Kemendes, menurut Karyono, juga sangat vital karena populasi masyarakat penduduk di Indonesia banyak tinggal di pedesaan. Kemudian sebagai sumber pangan, sumber energi bahkan adat istiadat, sumber resources adalah dari desa. 

"Perlu ada kebijakan yang revolusioner untuk menyejahterakan masyarakat desa dan membangun kemandirian desa. Kalau desa kuat maka negara kuat. Masyarakat desa sejahtera, masyarakat kota juga ikut sejahtera. Menurut saya perlu dievaluasi menterinya," tegas Karyono.

Kelima, adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, Tjahyo lebih cocok memimpin Kementerian Dalam Negeri yang kini diisi oleh Tito Karnavian. 

"MenPAN RB Pak Tjahjo tentu dibutuhkan meskipun kinerjanya belum maskimal. Sebenarnya Tjahjo lebih cocok jadi mendagri," kata Karyono.

Sementara Tito Karnavian, kata dia, lebih cocok mengisi pos kementerian PAN-RB. "Tito yang memiliki backgorund sebagai mantan Kapolri kemudian sukses menangani terorisme, masalah keamanan tentu memilki pengalaman bidang reserse. Saya kira tepat ini di KemenPAN, di mana di tengah meningkatnya ASN yang terpapar faham khilafah ekstrimisme beragama," terang Karyono 

"Cocok disitu Tito. Lebih baik di switch saja mungkin lebih pas, gerakannya bisa lebih cepat sesuai dengan yang diharapkan presiden," sambungnya.

Terakhir, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. Sebagai menkominfo, politikus Nasdem itu dianggap kurang memadai kemampuannya untuk memimpin kementerian tersebut.

"Meski tidak terlalu jeblok tapi kerjanya masih biasa aja, tidak luar biasa. Kalau mau di evaluasi ya cocok juga direshuffle mungkin digeser ke mana gitu yang cocok dengan kemampuan beliau. Kan dia pengusaha, di DPR di komisi XI bidang keuangan ekonomi bisa juga ke kementerian ekonomi. Misalnya, Mendag gantikan Lutfi. Itu lebih tepat lah," tandas Karyono Wibowo.

Sebelumnya, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai Menristek Bambang Brodjonegoro sudah pasti menjadi orang pertama yang bakal dicopot Presiden Jokowi. Sebab, kementeriannya sudah digabung ke Kemendikbud.

"Jelas yang mau direshuffle kemungkinan besar ya Bambang Brodjonegoro, itu sudah pasti kan ristek-nya sudah diintegrasikan ke kementerian kebudayaan, mungkin kalau masih diakomodir ya fokus pada otorita ibu kota negara," ujar Gun Gun kepada VOI, Sabtu, 17 April.

Sedangkan, kata Gun Gun, yang rawan untuk direshuffle adalah Mendikbud, Nadiem Makarim. Dimana dalam sejarah Kementerian Dikbud itu anomali, karena biasanya jatah kursi Menteri Dikbud itu diberikan ke ormas besar dengan latar politik representasi.

"Di situ biasanya ormas Muhammadiyah. Itu makanya kemarin waktu reshuffle pertama pak Jokowi sempat membagi kementerian ditawari ke prof Abdul Mu'ti tapi kan ditolak. Karena posisi Muhammadiyah biasanya menteri, ini juga apakah pak Jokowi kembali melakukan politik akomodasi khalayak kunci terutama Muhammadiyah yang sampai hari ini belum merasa puas. Nah Nadiem menurut saya akan ada potensi terancam," bebernya.

Kemudian, yang ketiga ada nomenklatur baru berdasarkan surpres Nomor R-14/Pres/03/2021 mengenai kementerian investasi. Gun Gun mengaku belum mengetahui apakah Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan dinaikkan menjadi menteri investasi atau tetap menjabat posisi semula, atau justru dicopot Presiden Jokowi.

"Saya belum yakin kalau Bahlil. Karena Kementerian Investasi itu banyak yang akan mengincar. Partai besar seperti PDIP, Golkar mungkin NasDem juga berminat. Karena ini kan lahan basah semua partai punya target. Nah apakah Bahlil tetap diline-up menteri atau digeser ke kementerian lain. Atau Bahlil bisa bertahan disini, saya lihat ada potensi juga dia digeser atau diganti," jelas Gun Gun.

Kendati demikian, Gun Gun menilai Bahlil berpotensi digeser dari Kepala BKPM. Sedangkan Kementerian Investasi isi oleh sosok lain. 

"Ini saya lihat benang merahnya adalah salah satu projek prioritas Jokowi. Saya yakin yang ditaruh disini adalah orang yang betul-betul dianggap Jokowi itu punya backup politik sangat kuat dan loyal dengan Jokowi selain punya jaringan untuk menambah kualitas dan kuantitas investasi di Indonesia. Jadi kementerian baru ini akan menjadi pertarungan partai-partai terutama partai penyokong yang kemudian berada di dalam kekuasaan hari ini," tandasnya.