Omzet Tol Turun, Strategi Kementerian PUPR Minta Relaksasi Kredit ke Perbankan
JAKARTA - Pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian meluas penyebarannya. Akibatnya, tidak hanya menggangu sektor kesehatan dan perekonomian nasional, mewabahnya virus ini juga membuat pengguna jalan tol menurun. Apalagi, pemerintah pusat dan daerah juga sudah mengitruksikan untuk tetap berada di rumah atau stay at home.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan lalu lintas di jalan tol mengalami penurunan antara 40 hingga 60 persen. Kondisi ini dapat mempengaruhi penghasilan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Penurunan mulai terjadi di minggu ketiga Maret, lalu lintas harian (LHR) ruas tol Jabodetabek 2,48 juta, padahal pada minggu ketiga Februari ada 3,15 juta. Pada minggu keempat Maret turun lagi 1,6 juta jika dibandingkan dengan minggu keempat Februari 3,11 juta.
Selain itu, di ruas tol Trans-Jawa juga terjadi penurunan, pada pekan keempat Februari LHR tercatat 1,2 juta kendaraan, sedangkan pada pekan keempat Maret tercatat hanya 840.000 kendaraan. Bahkan, kata Basuki, BUJT mengatakan tinggal 20 persen LHR-nya.
Basuki menjelaskan, karena kondisi penurunan tersebut, pihaknya akan meminta relaksasi kewajiban pembayaran kepada pihak bank.
"Yang masih akan kita diskusikan, pertama mungkin akan meminta relaksasi pembayaran kewajiban BUJT ke bank. Karena dengan revenue yang berkurang sekitar 40 persen, menyebabkan kemampuan untuk membayar kepada bank juga berkurang," ucapnya, dalam video conference bersama wartawan, di Jakarta, Selasa, 7 April.
Menurut Basuki, relaksasi yang diminta yakni kemudahan pembayaran kredit, baik pokok maupun bunga. Akan tetapi, saat ini pihaknya masih belum melakukan pertemuan dengan pihak bank.
"Jadi kami minta, kalau bisa, membayar baik pokok maupun bunganya sesuai dengan revenue yang didapatkan. Tapi belum kami proses, nanti didiskusikan kembali," jelasnya.
Baca juga:
Basuki mengatakan, dampak lain COVID-19 yaitu terjadi perlambatan pembebasan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sebab, adanya pembatasan sosial menyebabkan kegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan dibatasi untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
"Perlambatan pembebasan lahan bukan karena uang, melainkan pembatasan kerumunan," katanya.
Selain itu, Basuki mengatakan, pihaknya juga meminta agar LMAN untuk melakukan percepatan pembayaran dana talangan tanah kepada BUJT.
"Jadi pembayaran uang talangan pembebasan lahan yang sudah dilakukan BUJT yang sampai sekarang masih ada di LMAN," jelasnya.
Berikan Jaminan Sosial
Dalam hal pengoperasian jalan tol, kata Basuki, BUJT sebagai pengelola telah menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di area tol. Salah satunya, area istirahat di jalan tol telah menerapkan pembatasan kontak fisik atau physical distancing.
Tak hanya itu, menurut Basuki, BUJT juga menyediakan hand sanitizer dibeberapa titik seperti musala, toilet dan beberapa titik lainnya di area istirahat.
"Itu adalah hal-hal yang berhubungan dan dampaknya ke pekerjaan yang ada di PUPR," tuturnya.
Basuki mengungkap, pihaknya akan memberikan jaminan sosial kepada seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan PUPR. Dia mencatat secara keseluruhan ada 137 ribu pegawai, termasuk kontraktor, sampai tenaga lepas.
"Ini juga lagi kami data untuk diberikan jaminan sosial walaupun ada pembatasan sosial ini," tuturnya.