Kementerian PUPR Realokasikan Anggaran Rp 24,53 Triliun Perkuat Infrastruktur Penanganan COVID-19

JAKARTA - Pemerintah pusat meminta agar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas anggaran yang tidak diperlukan dan merealokasikannya untuk penanganan virus corona atau COVID-19. Salah satunya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku, telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR Tahun 2020 yang sebesar Rp120 triliun, instansi realokasikan anggaran sebanyak Rp24,53 triliun.

"Kami ditugasi oleh Menteri Keuangan untuk merelokasi Rp24,53 triliun dari anggaran 2020 Kementerian PUPR yang sebesar Rp120 triliun," tuturnya, dalam video conference bersama wartawan, di Jakarta, Selasa, 7 April.

Basuki menjelaskan, penghematan anggaran sebesar Rp24,53 triliun tersebut, bersumber dari lima pos. Pertama, optimalisasi kegiatan non-fisik yang masih bisa ditunda atau dihemat.

"Kemudian, penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting itu dipotong sebesar 50 persen dari sisa anggaran yang belum terserap pada Tahun Anggaran 2020," tuturnya.

Ketiga, lanjut Basuki, pembatalan paket-paket kontraktual yang belum lelang semisal bendungan. Keempat, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (Multi Years Contract/MYC).

Kemudian, lanjut Basuki, PUPR mengubah paket-paket Single Year Contract di Tahun Anggaran 2020 menjadi paket tahun jamak (MYC), termasuk paket-paket kontraktual kurang dari Rp100 miliar.

Fokus Kegiatan PUPR

Basuki menjelaskan, tidak hanya menjalankan tugas untuk melakukan realokasi anggaran. PUPR juga menerapkan refocusing kegiatan atau mengatur ulang fokus kegiatan.

"Untuk refocusing kegiatan sebesar Rp1,66 triliun," tuturnya.

Dana tersebut, kata Basuki, akan dipakai untuk berbagai kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19. Ada lima fokus yang akan dijalankan oleh PUPR. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat terutama di pedesaan dan untuk menangani fasilitas infrastruktur menangani COVID-19.

"Contohnya yaitu pembangunan fasilitas penampungan observasi di Pulau Galang beserta kelengkapannya sekitar Rp400 miliar," katanya.

Kedua, lanjut Basuki, merenovasi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang membutuhkan dana sekitar Rp160 miliar. Ketiga, penambahan 4.000 lokasi program padat karya P3TGAI serta penghapusan PPh 4 persen sebesar Rp978 miliar.

Keempat, kata Basuki, pihaknya juga membeli bahan dan pengecatan marka jalan sebesar Rp25 miliar, untuk produksi 800 ton.

"Kemudian pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp100 miliar," ucapnya.