JAKARTA - Demi membuat masyarakat Indonesia semakin melek dengan dunia digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan lima program prioritas. Namun untuk menjalankan seluruh program tersebut, Kominfo butuh tambahan anggaran sebesar Rp22,57 triliun.
Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, pada Senin 22 Juni kemarin. Adapun kelima program tersebut adalah penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik.
"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16.82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ujar Menteri Johnny dalam siaran persnya, Rabu, 23 Juni.
BACA JUGA:
Johnny memaparkan bahwa anggaran tersebut diajukan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020. Di mana beberapa program kementerian yang seharusnya berjalan pada tahun ini, mengalami penyesuaian untuk penanganan pandemi COVID-19.
"Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (2020) untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," imbuh Johnny.
Meski begitu, diakuinya bahwa pandemi COVID-19 juga turut mendorong percepatan transformasi digital Indonesia. Sehingga perlu dioptimalisasikan baik infrastruktur layanan hingga akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.
Kominfo pun mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 Triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Anggaran tersebut akan digunakan salah satunya untuk membangun Base Transceiver Station (BTS), akses internet di wilayah non komersial, dan persiapan pusat data sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional.
Sebagai gambaran, dijelaskan Johnny bahwa dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, sebanyak 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Adapun sebanyak 12.548 desa dan kelurahan saat ini masih belum terlayani 100 persen jaringan 4G.
"Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," ungkap Johnny.
Rencananya, pembangunan akses jaringan seluler 4G juga akan dilakukan di 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T yang akan dirampungkan dalam program Bakti sampai tahun 2022. "Sedangkan 3.435 desa atau kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler," ungkapnya.
