JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan jumlah anggaran tahun kerja 2023 sebesar Rp19,7 triliun kepada Komisi I DPR dalam rapat kerja bersama yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenkominfo untuk tahun depan.
Adapun total keseluruhan anggaran secara detil yang diungkap dalam rapat itu adalah Rp19.703.190.437.000 dengan sumber dana berasal dari rupiah murni hingga hibah dari luar negeri.
"Total pagu anggaran tersebut terdiri dari Rp5,84 triliun rupiah murni, Rp804 miliar rupiah murni pendamping, lalu dari porsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp9,04 triliun dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebesar Rp778 miliar," ujar Johnny dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta dilansir ANTARA, Rabu, 7 September.
Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke program-program Kementerian Kominfo serta lembaga-lembaga kuasi publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers.
Adapun jumlah anggaran terbanyak digunakan untuk penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi dengan jumlah sebesar Rp13,9 triliun.
Terkait infrastruktur Kementerian Kominfo berencana menambah lebih banyak pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di kawasan 3T, melanjutkan pembangunan satelit untuk menunjukkan layanan telekomunikasi yang lebih optimal, hingga menyiapkan pembangunan infrastruktur digital di Ibu Kota Negara Nusantara.
Lalu disusul dengan program pemanfaatan layanan teknologi, informasi, dan komunikasi sebesar Rp2,5 triliun. Posisi ketiga diisi oleh program dukungan manajemen dialokasikan akan memakan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Selanjutnya ada program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat, dan layanan publik yang dianggarkan mendapat dana sebesar Rp1,1 triliun. Disusul oleh program komunikasi publik dengan anggaran sebesar Rp293 miliar dan dana untuk tiga lembaga kuasi publik sebesar Rp144,2 miliar.
Johnny menyebutkan meski sudah menyiapkan alokasi anggaran, sebenarnya Kementerian Kominfo masih kekurangan anggaran mengingat pada saat awal pengajuan ke Kementerian Keuangan sebenarnya Kemenkominfo mengajukan total Rp40,5 triliun.
Adapun kekurangan dana yang dimaksud berjumlah Rp20.848.263.303.000 yang direncanakan untuk memenuhi kekurangan untuk menindaklanjuti pembangunan infrastruktur seperti satelit SATRIA-2 hingga program literasi digital nasional.
"Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan inovasi untuk memenuhi sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program yang telah kita rancang atau rencanakan," ujar Johnny.
Setelah penyampaian diterima oleh Komisi I DPR, nantinya laporan tersebut akan dibahas lebih lanjut di rapat Badan Anggaran DPR.
Terkait
