Jokowi Targetkan Pertumbuhan 7 Persen, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat: Sangat Berat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang target kinerja ekonomi bisa tumbuh di atas 7 persen pada kuartal II 2021. Angka ini perlu dicapai demi memastikan pertumbuhan ekonomi nasional pulih dari keterpurukan akibat pandemi. Namun, target yang dipasang pemerintah dianggap sangat berat.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi 7 persen pada kuartal II 2021 menggambarkan bahwa pemerintah terlalu optimis. Ia menekankan, target tersebut sangat berat untuk dicapai. Sebab, ada beberapa persoalan mendasar yang perlu dibenahi oleh pemerintah.

"Ada beberapa persoalan mendasar yang perlu segera dikerjakan pemerintah. Misalnya, bagaimana kembali meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang sejak pandemi mengalami kontraksi hingga 5,51 persen pada kuartal II 2020," katanya, di Jakarta, Jumat, 16 April.

Marwan menilai target yang dipasang pemerintah dipicu adanya indikator positif di sejumlah sektor. Misalnya, perbaikan kinerja penjualan eceran dan trend positif pada indeks manufaktur. Namun, indikator ini tidak cukup kuat untuk menetapkan target hingga lebih dari 7 persen.

Sebaliknya, Mawan melihat peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga justru sangat penting untuk dijadikan pijakan.

"Mengapa? Karena komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 60 persen disumbangkan oleh sektor konsumsi rumah tangga," tuturnya.

Menurut Marwan, optimistik dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi sah-sah saja. Tapi alih-alih menjadi statement bombastis belaka, akan lebih baik jika pemerintah fokus pada persoalan mendesak di depan mata.

Selain itu, kata Marwan, pemerintah juga perlu kembali menggairahkan investasi baik di pusat maupun di daerah, dengan harapan akan memberikan efek pengganda bagi ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan.

"Karena sepanjang tahun 2020 telah terjadi penambahan pengangguran hampir 3 juta orang dan tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 27,55 juta orang pada September 2020," tuturnya.

Marwan juga mengingatkan, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 perlu diperbaiki dan disempurnakan.

"Perbaiki agar tepat sasaran. Sebab salah satu andalan kita untuk perbaikan ekonomi di tengah pandemi ini ya PEN. Kalau tidak diperbaiki tidak akan memiliki kontribusi nyata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Seperti program bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi upah masih sangat penting dilanjutkan dalam program PEN 2021.

Selain itu pemerintah juga harus memastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan tanpa membatasi mobilitas, sehingga kegiatan konsumsi masyarakat tetap bisa berjalan.

"Stimulus yang diberikan kepada sektor produksi berupa insentif fiskal juga harus terukur dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak," katanya.