Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik per hari ini, Sabtu, 3 September. Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

 

Menanggapi naiknya harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, Partai Demokrat (PD) mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara. Sebab, kenaikan ini dinilai semakin membuat rakyat menderita.

 

"Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat," ujar Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, kepada wartawan, Sabtu, 3 September. 

Menurut anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat ini, Presiden Jokowi telah mengabaikan suara masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan. Padahal, kata Irwan, kenaikan ini berdampak langsung pada masyarakat kecil.

 

"Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri," katanya.

Harga BBM naik, kata Irwan, juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya. Sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula. 

 

"Sektor-sektor lain akan terdampak kenaikan BBM, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain. Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan, yaitu 3,3 persen. Kenaikan harga BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta-merta menambah kemiskinan," kata Irwan.

 

Oleh karena itu, Irwan menegaskan, Demokrat menolak tegas kenaikan harga BBM. "Kami nyatakan menolak kenaikan BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan BBM!" tegasnya.