Memori Mimpi KPK Bisa OTT Koruptor Tiap Hari

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah jadi momok menakutkan bagi koruptor. Barang siapa yang mengambil keuntungan dengan mengasak uang negara, niscaya akan dikejar KPK hingga lubang semut. KPK pun mengandalkan segala macam instrumen pemberantasan korupsi untuk menangkap koruptor.

Metode operasi tangkap tangan (OTT) jadi yang paling populer. Banyak di antara koruptor yang terjaring metode OTT dan tak bisa mengelak. Bahkan, KPK sendiri punya mimpi bisa melakukan OTT koruptor setiap hari.

Dulu kala, tak ada yang pernah menganggap bahwa korupsi di Indonesia dapat dibasmi. Semua itu karena korupsi muncul dari pejabat kelas tinggi hingga kelas bawah. Korupsi yang sistematis itu memunculkan anggapan bahwa korupsi jadi bagian sulit dihilangkan dari bumi Nusantara.

Semuanya berubah kala KPK muncul di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri sedari 2002. Wewenang KPK menangkap koruptor diberikan. Khalayak pun mulai bertanya-tanya efektivitas dari hadirnya KPK.

Kondisi itu karena KPK hanya ada di Jakarta. Mereka tak punya cabang di daerah yang membantu kerja-kerja pemberantasan korupsi. Belum lagi urusan terbatasnya anggota KPK. Boleh jadi jumlah koruptor masih lebih besar daripada anggota KPK.

Pandangan yang mengundang pesimisme terus datang. Namun, masih wajar. KPK memang baru bekerja sudah tentu butuh waktu untuk berkembang. KPK memiliki dua peran besar pencegahan dan pemberantasan korupsi. Keduanya memang dijalankan. Namun, belakangan KPK condong ke pemberantasan korupsi.

Lembaga itu kian kesohor dengan OTT banyak koruptor di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). OTT yang dilakukan tak pandang bulu – OTT banyak menyasar anggota DPR. Mereka yang dijadikan tersangka takkan bisa hidup tenang.

Sebab, mereka hampir pasti akan memperoleh hukuman penjara. KPK pun mulai mendapatkan dukungan luas. Harapan masyarakat Indonesia akan korupsi dapat diberantas muncul ke permukaan. Optimisme itu hadir bersama KPK. Sekalipun tak sedikit pula yang mengkritik langkah OTT KPK.

“Selama ini, kinerja KPK di bidang pencegahan kerap dikritik tidak maksimal karena KPK dianggap terlalu mengedepankan penindakan, terutama OTT. Kritik semacam itu muncul dari berbagai pihak, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, praktisi hukum, dan yang terbaru dari Jaksa Agung H.M. Prasetyo.”

“Dalam rapat kerja Kejaksaan Agung bersama Komisi III DPR, Prasetyo menganggap OTT KPK membuat gaduh. Menurut dia, seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan berbasis pencegahan, seperti yang dijalankan Singapura dan Malaysia,” ujar Anthony Lee dalam buku Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera (2020).

Mimpi OTT Tiap Hari

Ajian KPK melakukan OTT bak tak pernah habis-habis. Kondisi itu mengindikasikan bahwa jumlah koruptor di Indonesia bejibun. Alih-alih berkurang. KPK pun dengan bangga menganggap OTT sebagai bentuk keberhasilan mereka melawan koruptor.

KPK pun sadar diri. Tenaga mereka terbatas pada 2018. Mereka membutuhkan banyak dukungan dari masyarakat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dukungan itu bukan cuma dukungan moral saja. Namun, masyarakat juga ikut membantu KPK untuk mewujudkan penyelengaraan negara yang bebas korupsi.

Rakyat Indonesia diminta aktif dalam memberikan laporan kepada KPK terkait indikasi korupsi pejabat. Kondisi itu karena KPK hanya ada di Jakarta saja. KPK belum bisa melebarkan sayap ke mana-mana. KPK pun mulai menatap asa baru.

Mereka punya mimpi baru. Mereka bermimpi supaya pemerintah Indonesia menambah anggota KPK. Penambahan itu dianggap KPK jadi ajian melakukan OTT tiap hari. Kondisi itu karena informasi koruptor yang masuk bejibun.

KPK menganggap langkah OTT bisa jaring pejabat korup lebih banyak. Namun, pernyataan mimpi OTT tiap hari justru banjir kecaman. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah muak dengan pandangan KPK. Ia menganggap OTT tiap hari bukan bentuk prestasi.

OTT tiap hari dinilainya sebagai kegagalan. Keberhasilan KPK sejatinya ditentukan upaya pencegahan, atau kala KPK tak lagi menemukan alasan untuk OTT karena tidak ada yang berani korupsi. Jika OTT tetap dilakukan, maka hal itu menegaskan KPK tak melangkah ke mana-mana. Alias jalan di tempat.

Komentar itu wajar saja. Pro dan kontra pasti ada. Namun, rakyat Indonsia yang mendukung KPK juga tak kalah banyak dan terus bertambah.

"Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan OTT tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat kita tangkap para bupati (yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya).”

“Jadi kegentingannya kalau kita punya orang hari ini, yang namanya penyelenggara negara bisa habis hari ini karena ditangkapi terus. Kegentingannya di situ,” ujar ketua KPK Agus Rahardjo sebagaimana dikutip laman detik.com, 27 November 2018.