ANI Gugat OpenAI di Pengadilan India atas Penggunaan Konten Tanpa Izin
JAKARTA – Kantor berita India, ANI, mengajukan gugatan terhadap OpenAI di Pengadilan Tinggi New Delhi atas tuduhan penggunaan konten terbitannya tanpa izin untuk melatih model kecerdasan buatan (AI) ChatGPT. Gugatan ini menempatkan ANI sebagai bagian dari tren global di mana organisasi media menggugat OpenAI terkait dugaan pelanggaran hak cipta.
Dalam sidang perdana yang berlangsung pada Selasa 19 November, pengadilan mengeluarkan pemberitahuan kepada OpenAI untuk memberikan tanggapan rinci atas tuduhan yang diajukan oleh ANI.
Tuduhan ANI terhadap OpenAI
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Senin 18 November , ANI menuduh OpenAI menggunakan konten mereka tanpa lisensi resmi dan bahkan mengatribusikan berita palsu pada ANI melalui layanan ChatGPT.
Pengacara OpenAI di India menyatakan dalam korespondensi email bahwa sejak September, situs web ANI telah dimasukkan dalam daftar blokir internal OpenAI, sehingga kontennya tidak lagi digunakan untuk pelatihan model AI di masa depan. Namun, ANI berpendapat bahwa karya yang sudah digunakan tetap tersimpan secara permanen dalam "memori ChatGPT" tanpa adanya mekanisme penghapusan yang terprogram.
Baca juga:
Respons OpenAI dan Langkah Selanjutnya
Juru bicara OpenAI mengatakan bahwa perusahaan membangun model AI menggunakan data yang tersedia untuk publik sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan wajar (fair use) dan preseden hukum yang telah diakui secara luas. OpenAI juga menyatakan telah menghentikan penggunaan konten ANI dan terus menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi media di seluruh dunia, termasuk di India.
ANI menyoroti bahwa OpenAI telah memiliki perjanjian lisensi dengan organisasi media seperti Financial Times dan Associated Press untuk penggunaan konten mereka, tetapi tidak melakukannya dengan ANI.
Kasus ini merupakan bagian dari gelombang gugatan yang dihadapi OpenAI dari penulis, artis visual, penerbit musik, dan pemilik hak cipta lainnya atas dugaan eksploitasi karya mereka tanpa izin.
Pengadilan dijadwalkan untuk melanjutkan sidang kasus ini pada 28 Januari 2025.