Indonesia Sampaikan Keinginan Bergabung dengan BRICS, Menlu Sugiono: Pengejawantahan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

JAKARTA - Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, memulai proses untuk menjadi anggota blok tersebut.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif," kata Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 25 Oktober.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," lanjutnya.

"Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia," tambah Menlu RI.

Menlu Sugiono hadir dalam KTT ke-16 BRICS yang digelar di Kazan pada 22-24 Oktober, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South.

"Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," jelas Menlu Sugiono.

Mewakili Presiden RI sebagai Utusan Khusus, Menlu Sugiono menyampaikan

pesan Presiden tentang anti penjajahan dan anti penindasan.

Secara khusus, Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global, menggaris bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab," tegas Menlu.

Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza.

BRICS adalah kelompok informal yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, RRT dan Afrika Selatan. Blok ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.