Bagikan:

JAKARTA - Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri mendukung penuh keinginan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta menilai upaya tersebut memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global, namun sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 

"Indonesia harus terus memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia. BRICS memberikan peluang besar, namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa," ujar Sukamta kepada wartawan, Senin, 28 Oktober. 

"(Bergabungnya Indonesia ke BRICS, red) Penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerja sama yang ada," sambungnya.

Apabila Indonesia gabung BRICS, menurut Sukamta, Indonesia akan memiliki akses lebih luas ke pasar non-tradisional seperti Brasil hingga Afrika Selatan.

"BRICS mewakili pasar-pasar ekonomi yang berkembang pesat. Dengan bergabung, Indonesia akan memiliki akses yang lebih luas ke pasar-pasar non-tradisional seperti Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan," kata Sukamta. 

Tak hanya itu, kata dia, BRICS juga bisa membuka jalan transfer teknologi dan inovasi yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri.

"Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar utama di Barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global," ucapnya.

Sukamta mengatakan BRICS memiliki lembaga keuangan seperti New Development Bank (NDB) yang bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek besar di Indonesia, termasuk infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai anggota BRICS, menurutnya, Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berperan dalam penyusunan kebijakan global.

"Indonesia bisa menggunakan forum ini untuk mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi dan politik internasional, serta memperkuat pengaruh di organisasi internasional lainnya," kata Sukamta.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, memulai proses untuk menjadi anggota blok tersebut.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif," kata Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 25 Oktober.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," lanjutnya.

"Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia," tambah Menlu RI.

Menlu Sugiono hadir dalam KTT ke-16 BRICS yang digelar di Kazan pada 22-24 Oktober, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South.

"Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," jelas Menlu Sugiono.