PPP Yakin Radikalisme Bisa Dicegah Jika Negara Buka Ruang Konsultasi
JAKARTA - Wakil ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai selain faktor kemiskinan, gerakan radikalisme tumbuh subur karena ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tak berpihak bagi kelompok tertentu.
Menurutnya, paham radikalisme bisa dicegah jika proses penyelenggaraan negara membuka ruang konsultasi dan partisipasi publik.
"Tersedianya ruang komunikasi akan mempersempit potensi masuknya paham radikal karena merasa dikecewakan," ujar Arsul di gedung DPR/MPR, Selasa, 6 April.
Untuk menetralisir paham-paham radikal, negara disebut sudah melakukan upaya deradikalisasi dan kontra-radikalisasi.
Salah satunya, DPR melalui Pansus telah menghasilkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
UU tersebut meletakkan dasar pengaturan yang lebih kuat terkait dengan upaya penangkalan paham dan gerakan radikal. Implementasinya, pemerintah kemudian membuat program besar kesiapsiagaan nasional.
Akan tetapi, Arsul menyayangkan kerja deredikalisasi sebagai perwujudan program besar kesiapsiagaan nasional itu masih kurang efektif.
"Karena paradigmanya masih memakai paradigma yang lama, yakni money follow function (alokasi anggaran dengan pendekatan fungsi red). Sehingga kerja menjadi tidak terkoordinasi, terkesan tumpang tindih" kata anggota Komisi III DPR itu.
Baca juga:
- Survei SMRC: Ketakutan Masyarakat Ditangkap Semena-mena oleh Polisi Meningkat
- Pemerintah Siapkan Cara Cegah Penularan COVID-19 di Pengungsian Korban Bencana NTT
- Khofifah Minta Warga Jatim Longgar Hati, Legowo Tak Mudik Lagi
- Pandemi Dorong Digitalisasi Lebih Cepat, Wapres Ma’ruf Amin: UMKM Tidak Boleh Tercecer
Program deradikalisasi, lanjut Arsul, bisa lebih efektif apabila menerapkan paradigma money follow program atau pendekatan anggaran yang lebih fokus pada kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional.
"Sebetulnya merupakan komitmen pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2014, yakni money follow program," kata wakil ketua umum PPP itu.
Dalam paradigma ini, sambung Arsul, lembaga yang menjalankan boleh lebih dari satu tetapi dibawah koordinasi satu lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih, pengulangan dan pemborosan anggaran.
“Saya harap kerja-kerja deradikalisasi ke depannya akan lebih baik dengan memakai prinsip money follow program,” sambungnya.
Arsul mengingatkan, upaya deradikalisasi harus dilakukan secara benar, konsisten dan mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab kata dia, salah satu bahaya utama radikalisme adalah selalu menyasar kepada generasi muda bangsa.
"Untuk membentengi, para pemuda mesti dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang kuat," kata Arsul.