Didukung Partai Republik atau Tidak, Presiden Joe Biden Tetap Gulirkan Program Infrastruktur 2 Triliun Dolar

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan tetap mendorong program infrastruktur senilai 2 triliun dolar AS, tanpa dukungan dari anggota parlemen Partai Republik, jika tidak ada kesepakatan bipartisan. 

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi Jennifer Granholm, Minggu 4 April waktu setempat. Dituturkan olehnya, Prisiden Biden lebih suka rencananya mendapat dukungan dari Partai Republik. Tetapi jika itu tidak berhasil, dia kemungkinan akan mendukung menggunakan strategi prosedural yang disebut rekonsiliasi untuk memungkinkan Demokrat meloloskan itu di Senat.

"Seperti yang dia katakan, dia dikirim ke kursi kepresidenan untuk melakukan pekerjaan untuk Amerika. Dan jika sebagian besar orang Amerika, Demokrat, dan Republik, di seluruh negeri mendukung pengeluaran di negara kita dan tidak mengizinkan kita kalah bersaing secara global, maka dia akan melakukannya," kata Granholm di 'State of the Union' CNN seperti dilansir Reuters.

Sejak menjabat pada Januari, Presiden Joe Biden berulang kali mengatakan dia ingin bekerja dengan Partai Republik.Tetapi program infrastruktur, inisiatif legislatif besar yang dikeluarkan Presiden Biden, sejauh ini belum menarik lebih banyak dukungan dari pada yang pertama. 

Yang dimaksud adalah, bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun dolar AS yang disahkan hanya dengan dukungan Demokrat bulan lalu, menggunakan rekonsiliasi.

Pemimpin Senat Partai Republik Mitch McConnell pekan lalu mengatakan, rencana infrastruktur Presiden Biden sebagai langkah berani yang menarik perhatian. Namun, akan menaikkan pajak dan meningkatkan utang. Ia bersumpah untuk melawan rencana ini. 

Sementara, Senator Republik Roy Blunt pada Hari Minggu mendesak Presiden Biden, untuk secara signifikan mengurangi rencana tersebut jika dia menginginkan dukungan anggota parlemen dari Partai Republik.

"Jika kita kembali, melihat jalan dan jembatan serta pelabuhan dan bandara, dan bahkan mungkin sistem air bawah tanah dan broadband, Anda masih akan berbicara tentang kurang dari 30 persen dari keseluruhan paket ini," kata Blunt di Fox News Minggu.

Senator Partai Republik lainnya, Riger Wicker bahkan menyebut rencana infrastruktur ini sebagai rencana kenaikan pajak, alih-alih upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan transportasi, komunikasi, air, dan listrik negara.

"Yang diusulkan presiden minggu ini bukan RUU infrastruktur. Ini adalah kenaikan pajak yang sangat besar," kata Wicker kepada 'Meet the Press' NBC.

Ada pun Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese dalam program televisi FOX menyebut, Investasi rencana infrastruktur Biden bersifat jangka panjang dan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan pekerjaan.

Untuk diketahui, Rencana Infrastruktur yang diumumkan pekan lalu oleh Presiden Joe Biden, akan membuat tarif pajak penghasilan perusahaan naik menjadi 28 persen. Sebelumnya, di tahun 2017 Presiden Donald Trump memangkas pajak ini dari 35 persen menjadi 21 persen.

Namun, janji perbaikan masalah infrastruktur Amerika Serikat yang berulang kali disampaikan oleh Donald Trump saat menjabat, tidak pernah terpenuhi.