Berkat Putusan MK, NasDem Yakin Tak Ada Kotak Kosong di Pilkada 2024 

JAKARTA - Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menilai kontestasi calon kepala daerah di Pilkada 2024 tak akan diwarnai kotak kosong.

Meski masa pendaftaran sudah ditutup pada 29 Agustus pukul 23.59, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan perpanjangan waktu pada daerah yang hanya didaftarkan oleh satu pasangan calon.

"Sekarang semua orang, semua pihak-pihak yang berkepentingan sedang bekerja keras untuk memanfaatkan 3x24 jam itu agar pilkada kita lebih demokratis, tidak ada kotak kosong," ucap Hermawi di NasDem Tower, Jumat, 30 Agustus.

Hermawi menekankan, upaya untuk mencegah terjadinya persaingan dengan kotak kosong didorong oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempermudah partai politik (parpol) mengusung pasangan calonnya lewat penurunan ambang batas pencalonan.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah.

Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.

"Saya yakin pada hari ketiga perpanjangan waktu ini tidak akan ada kotak kosong," tutur Hermawi.

Hermawi pun mencontohkan fenomena di Pilgub Jawa Barat (Jabar). Awalnya, Jabar berpeluang hanya diisi satu paslon, yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

Dedi-Erwan diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI. Didukung juga dengan sembilan partai nonparlemen yaitu Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Buruh, Prima, Perindo, PBB, dan Partai Ummat.

Lalu, pascaputusan MK, parpol lain terakomodasi mengusung pasangan calon lain. Di antaranya NasDem, PKS, dan PPP yang mengusung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina yang diusung PKB, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja diusung PDIP.

"Anda lihat Jabar tadinya mau dibikin kotak kosong. Tiba-tiba ada NasDem dan PKS, kemudian ada PKB. Nah, akan begitu semua. Kalau daerah besar Jateng, Jatim, Banten, DKI, Jabar sudah seprti ini, percayalah. Di luar Jawa jauh lebih bersemangat," imbuhnya.