Presiden Macron Pastikan Prancis Berkomitmen Terhadap Kebebasan Berekspresi Usai Penangkapan Pavel Durov
JAKARTA - Presiden Emmanuel Macron memastikan komitmen Prancis terhadap kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, usai penangkapan Pavel Durov.
Itu disampaikan Presiden Macron, usai menilai adanya informasi yang salah mengenai Prancis, usai penangkapan salah satu pendiri aplikasi perpesanan Telegram tersebut.
"Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, pada inovasi dan pada semangat kewirausahaan," katanya, melansir TASS 27 Agustus.
"Di negara yang diatur oleh aturan hukum, kebebasan ditegakkan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun dalam kehidupan nyata, untuk melindungi warga negara dan menghormati hak-hak dasar mereka," jelasnya.
Ditegaskan olehnya, penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan pengadilan yang tengah berlangsung, bukan keputusan politik.
"Terserah kepada pengadilan, dengan independensi penuh, untuk menegakkan hukum," tambah Presiden Macron.
Pada malam tanggal 24 Agustus, Durov ditahan di bandara Le Bourget Prancis. Badan penegak hukum menduga dia terlibat dalam perdagangan narkoba, kejahatan terhadap anak di bawah umur dan penipuan di tengah kurangnya moderasi aplikasi pengirim pesan, penolakannya untuk bekerja sama dengan penegak hukum, dan alat yang disediakan oleh aplikasi untuk menjual mata uang kripto, seperti dilaporkan oleh TF1.
Baca juga:
- Menteri Israel Ingin Bangun Sinagoga di Kompleks Al Aqsa, Palestina: Garis Merah yang Tidak Boleh Diganggu
- Jepang Konfirmasi Pelanggaran Wilayah Udaranya oleh Pesawat Intelijen China untuk Pertama Kali
- Kelompok Tentara Bayaran Grup Wagner Klaim saat Ini Tidak Bertempur di Ukraina
- Seorang Wisatawan Tewas dan Dua Lainnya Hilang Akibat Gua Es Runtuh di Islandia
Sementara itu, jaksa Paris Laure Beccuau mengatakan, Durov ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan terhadap orang yang tidak disebutkan namanya yang diluncurkan oleh unit kejahatan dunia maya kantor tersebut pada tanggal 8 Juli, dikutip dari Reuters.
Penyelidikan tersebut terkait dengan dugaan keterlibatan dalam berbagai kejahatan termasuk menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi terlarang, pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan, serta penolakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak berwenang, pencucian uang dan penyediaan layanan kriptografi kepada para penjahat, kata pernyataan tersebut.