Tidak Ingin Melulu Andalkan APBN, Jokowi Minta 'Bantuan' Para Bupati Golkan Investasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para bupati agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para investor yang datang ke daerah masing-masing. Menurut dia, hanya investasi dan ekspor yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini.
"Kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor tolong didorong, berikan bantuan. Kalau ada investasi datang di kabupaten Bapak Ibu sekalian, tolong dilayani dengan sebaik-baiknya," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Maret.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah ada upaya mempermudah proses perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS). Karena itu, ia berharap upaya itu juga ditunjang dengan pelayanan di daerah.
"Karena kunci ekonomi kita ada di dua tadi, investasi dan ekspor. Karena APBN terbatas, APBN enggak akan naik lebih dari 5 persen. APBN hanya naik sedikit sekali, sangat terbatas," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi berujar yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini adalah investasi dan ekspor. Karena itu, kata dia, pemerintah membentuk undang-undang sapu jagat UU Cipta Kerja guna memudahkan proses investasi di dalam negeri.
Baca juga:
- Jokowi Targetkan 1 Juta Vaksinasi Per Hari, Kemenkes: Sangat Sulit, Tapi Kita Upayakan
- Presiden Jokowi: Di Provinsi Maluku, 116 Ribu Orang Telah Divaksinasi
- Antisipasi Lonjakan Kasus, Jokowi Minta Semua Sektor Ekonomi Tak Dibuka Secara Bersamaan
- Bupati Diminta Bikin Skala Prioritas Anggaran, Jokowi: Kalau Semua Uang Dikasih ke Dinas, Enggak Jadi Barang
"Karena itu UU Cipta Kerja, peraturan pemerintah semua sudah diundangkan yang sangat memudahkan bagi pengusaha membuka investasi dan lapangan pekerjaan. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan percepatan memang menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Namun, tetap harus dibarengi dengan 'rem dan gas' dalam menormalisasi aktivitas masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19.
Jika tidak menyeimbangkan rem dan gas dalam memulihkan ekonomi, Jokowi mengaku khawatir akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.
"Hati-hati, kenapa saya ceritakan di awal, India sudah anjlok turun, naik sekarang, naik melompat. Eropa gelombang ke-3 sudah turun, melompat lagi 3-4 kali," jelasnya.