Antisipasi Lonjakan Kasus, Jokowi Minta Semua Sektor Ekonomi Tak Dibuka Secara Bersamaan
Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Dok. Setkab)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan percepatan memang menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Namun, tetap harus dibarengi dengan 'rem dan gas' dalam menormalisasi aktivitas masyarakat.

Presiden Jokowi meminta agar semua sektor tak dibuka secara bersamaan. Sebab, dapat memicu kasus COVID-19 melonjak.

"Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau buka pasar COVID-19-nya naik. Hati-hati per sektor dulu, jangan semua buka," katanya saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 26 Maret.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan jika tidak menyeimbangkan rem dan gas dalam memulihkan ekonomi, ia khawatir akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India.

"Hati-hati, kenapa saya ceritakan di awal, India sudah anjlok turun, naik sekarang, naik melompat. Eropa gelombang ke-3 sudah turun, melompat lagi 3-4 kali," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan aspek penting dalam pemulihan ekonomi adalah memperbanyak program-program padat karya. Salah satunya adalah membangun instruktur desa.

"Bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, padat karya, karena rakyat butuh pekerjaan dan butuh income," tuturnya.

Selain itu, Jokowi meminta pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten yang mengikuti musyawarah nasional itu, untuk terus membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar segera pulih, terutama pedagang mikro dan pedagang kecil, seperti pedagang pasar, asongan dan pedagang kaki lima.

"Karena mereka yang terdampak atau kalau di daerah ada pariwisata, ini paling terdampak berikan suntikan ke sana," ucapnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri, ketimbang membeli produk impor. Kata dia, hal ini untuk membantu pemulihan industri di dalam negeri.

"Setiap program yang ada harus wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-sekali membeli untuk proyek pemerintah membeli produk asing, untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi, kalau demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga meningkat. Sehingga tidak ada yang PHK terhadap karyawan," tegasnya.