JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bupati jika pandemi COVID-19 belum berakhir. Dia meminta para kepala daerah ini tak lengah meski angka penambahan kasus tidak lagi berada di angka belasan ribu.
Saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021, eks Gubernur DKI Jakarta itu membandingkan angka penambahan kasus COVID-19 di Tanah Air dengan sejumlah negara lainnya.
“Di Eropa, India yang sudah turun tahu-tahu melompat sampai 3-4 kali lipat COVID-nya. Kita Alhamdulillah, di Januari pernah di angka 13 ribu kasus harian, 14 ribu bahkan 15 ribu, sekarang kita sudah turun berada di angka 5-6 ribu dan akan terus kita turunkan,” kata Jokowi saat membuka acara yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 26 Maret.
Meski begitu, Jokowi berpesan kepada para bupati yang hadir dalam acara tersebut tak lantas lengah dan tetap menjaga kewaspadaannya. Apalagi, yang dilawan di masa pandemi ini adalah virus yang tak terlihat wujudnya.
“Jangan sudah merasa 5 ribu langsung kewaspadaan kita menjadi lengah. Hati-hati. Barang ini kita enggak kelihatan, di mana juga kita enggak tahu, lewatnya apa, media penularannya juga kita enggak tahu,” tegasnya.
“Sebab itu, satu-satunya jalan tetap waspada dan jangan lengah,” imbuhnya.
Jokowi mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan para bupati terutama selama setahun masa pandemi ini. Hanya saja, mereka tetap diminta menjalankan sejumlah hal termasuk menggerakkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Selain itu, para bupati diminta tetap memperkuat pelaksanaan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment untuk menangani pandemi COVID-19. Hal ini, sambungnya, perlu dilakukan terutama bagi kabupaten yang masih ada di zona merah dan oranye.
“Lakukan testing, tracing dan treatment. Tes, lacak kemudian diisolasi, dirawat, jangan sampai lepas dari ini terutama yang masih zona merah, zona oranye, harus didorong tekan terus agar masuk zona hijau,” ungkap Jokowi.
Dia tak menampik, jika mengurusi pandemi ini begitu sulit apalagi jika berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, Jokowi meminta para bupati bisa mengikuti jejak pemerintah pusat dalam melakukannya, termasuk dalam upaya melonggarkan sektor-sektor di daerah.
“Mengurus COVID ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi kota, kabupaten, provinsi, maupun pertumbuhan ekonomi nasional, enggak mudah. Begitu dilonggarkan di satu sektor, kita intip COVIDnya naik enggak, begitu naik setop. Para bupati juga harus seperti itu,” jelasnya.
“Lihat dibuka sekolah tatap muka terbatas, dicek betul ada kasus harian naik atau tidak, begitu naik hati-hati harus ada kebijakan policy yang cepat. Begitu juga kalau buka pasar, covidnya kok naik dua kali lipat setop. Kalau enggak, COVID naik terus, ekonomi juga enggak dapat turun terus. Hati-hati karena ini berhubungan,” pungkasnya.