Ini Penting! Jokowi Minta Kepala Daerah Pelototi Pergerakan Inflasi dari Jam ke Jam
Presiden Jokowi saat menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis. (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati, wali kota untuk memperhatikan pergerakan inflasi dari jam ke jam karena indeks harga konsumen kini menjadi momok semua negara.  
 
“Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Antara, Kamis, 1 Desember. 
 
Jokowi mengatakan ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing. 
 
“Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” kata dia.
 
Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023. “Saya minta percepat realisasi belanja,” kata Jokowi.
 
Kepala Negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global. Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.
 
“Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” kata dia.
 
 
APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).