Presiden Jokowi Minta Pusat dan Daerah Bersatu Buat Bantu Ketersediaan Pangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing. Hal ini berkaitan dengan peringatan yang dikeluarkan Food and Agriculture Organization atau FAO bahwa pandemi COVID-19 dapat menyebabkan krisis.

"Dalam hal ketersediaan pangan saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi hati-hati," tuturnya, dalam 'Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020' yang digelar secara virtual, Kamis, 22 Oktober.

Jokowi juga menyinggung ketersediaan data. Ia meminta, gubernur hingga wali kota memperhatikan ketersediaan data yang valid untuk menunjang kebijakan pangan yang tepat.

"Segera perkuat data informasi pangan, di pusat sudah ada pusat informasi harga strategis. Untuk daerah saya berharap dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data yang ada di daerah, buat neraca pangan daerah yang akurat. Agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa kita cepat dapat atasi," tuturnya.

Menurut Jokowi, data produksi dan konsumsi yang akurat sangat penting. Sebab, berdasarkan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui lebih cepat provinsi mana saja yang kekurangan dan mana provinsi uang kelebihan.

"Berdasarkan data tersebut perdagangan antar daerah bisa didorong dan kerja sama antar daerah bisa diperkuat," katanya. 

Di samping itu, Jokowi juga menyinggung kondisi perekonomian pada 2020 yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, di masa krisis ini Indonesia dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah.

Jokowi berujar, inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi. Ia menilai, keseimbangan pasokan dan permintaan menjadi sangat penting.

"Agar saat perekonomian mulai pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan pada harga-harga," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya berfokus kepada tindakan pengendalian harga. Namun, juga menjaga daya beli masyarakat. Serta, memastikan para produsen, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pangan juga bisa bergerak.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Jokowi berujar, pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat transfer tunai seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Tunai, BLT dana desa, Kartu Prakerja, subsidi gaji, serta bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Jokowi berharap, berbagai skema bansos tersebut bisa meningkatkan produksi rumah tangga, menaikkan kembali permintaan dan akhirnya mendorong tumbuhnya pasokan. Ia juga berharap, apa yang telah dilakukan pemerintah pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD.

"Saya telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk produk dalam negeri baik produk pertanian maupun produk produk UMKM," katanya.