Djarot soal Jokowi Minta Maaf: Hal Normal, Yang Penting Kebijakan Harus Dipertanggungjawabkan

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR 2024 merupakan hal yang wajar dan normal.

“Saya pernah menjadi wali kota, wakil gubernur, permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar dan hal normal,” ujar Djarot, Jumatm 16 Agustus.

Bukan hanya permintaan maaf, mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai Jokowi seharusnya juga bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah dibuatnya. Dengan demikian, kata dia, masyarakat bisa menilai apakah itu sebagai hal yang wajar atau tidak.

“Yang lebih penting lagi, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan sehingga rakyat yang bisa menilai itu satu hal yang wajar, yang normal. Itu etika pemerintahan seperti itu,” jelas Djarot. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo berterus terang menyadari ketidaksempurnaan dan keterbatasan pribadinya serta kemungkinan bertindak salah dalam memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

"Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya; sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil, sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," kata Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD.

"Oleh sebab itu, di pengujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

"Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf; mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai," katanya.