Bagikan:

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencampuri urusan atau cawe-cawe Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat disinggung soal niatan Jokowi melanjutkan distribusi bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga Desember mendatang. Katanya, aroma cawe-cawe itu terlihat dan nyata.

“Kita bukan hanya mencium cawe-cawe tapi melihat dengan jelas dan gamblang. Bahasa Jawanya, cetho welo-welo,” kata Djarot kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei.

“Artinya cawe-cawe itu gamblang banget, ketok (terlihat) banget. Gitu lho. Kelihatan sekali gitu, lho, ya,” sambungnya.

Djarot berharap penyelenggara pemilu bisa memantau pembagian bantuan sosial tersebut. Karena pembagian bansos berupa beras hingga Desember itu bisa masuk dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Ditegaskan dia, jangan sampai praktik bagi-bagi bansos saat Pemilu 2024 untuk memenangkan salah satu calon terulang kembali. “Kami minta betul penyelenggara pemilu ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember,” tegas eks Gubernur DKI Jakarta.

 

PDIP dipastikan akan membahas soal penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dalam rapat kerja nasional (rakernas) pada 24-26 Mei mendatang. “Bagaimana supaya kita untuk bisa mengawasi, mengawal,” ungkap Djarot.

Presiden Jokowi memastikan distribusi bansos beras 10 kilogram per keluarga terus berlanjut. Bahkan, jika perlu tak hanya hingga Juni tapi sampai akhir tahun mendatang.

Hanya saja, praktiknya tentu akan tergantung anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). “Kita berdoa bersama, ya, supaya bisa terus sampai Desember,” kata Jokowi di Kompleks Pergudangan Bulog Laende, Muna, Sulawesi Tenggara, Senin, 13 Mei.