Bobby Nasution Minta 21 Camat Wujudkan 5 Program Prioritas, Salah Satunya Banjir
JAKARTA - Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 21 camat di lingkungan Pemkot Medan agar dapat mewujudkan lima program prioritas.
"Apabila ada kendala, segera laporkan kepada saya untuk dicari solusi bersama, khususnya terkait lima program prioritas yang sudah saya tetapkan," ucapnya usai menandatangani perjanjian kinerja para kepala OPD dan camat di Kantor Wali Kota Medan, Selasa.
Wali Kota berharap penandatanganan perjanjian kinerja tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan khususnya, serta OPD maupun kecamatan harus memiliki kesungguhan dalam mewujudkannya.
Seperti diketahui, lima program prioritas Pemkot Medan saat ini, yaitu kesehatan, kebersihan, infrastruktur, banjir, dan kawasan Kesawan yang merupakan heritage termasuk keberadaan UMKM demi terwujudnya The Kitchen of Asia.
Pemko Medan,” tegasnya.
Baca juga:
- Berurai Air Mata, Liana Purba Ceritakan Kisah Pilunya ke Wakil Walkot Aulia Rachman: Saya Diperlakukan Seperti Sampah
- Wali Kota Bobby Sidak Gang Sempit yang Bau, Warga: Dulu Sudah Mengeluh Tapi Tak Ada Tanggapan
- Wali Kota Bobby Pontang-panting Atasi Banjir Medan, Warganet: Masyarakat Harus Buang Sampah Pada Tempatnya
- Ibu-ibu Ngaku Pengacara di PN Jaktim Dilarang Masuk: Saya Punya Hak!
Pihaknya juga menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD dan camat agar memiliki perencanaan dalam bekerja, berani melakukan eksekusi, dan siap untuk dievaluasi.
"Buatlah perencanaan bagus dalam bekerja. Perencanaan harus diawali pendataan yang baik dan benar, setelah itu kita harus berani mengeksekusi dan evaluasi. Ini tujuanya agar kita dapat meningkatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat," tegas menantu Presiden Joko Widodo ini.
Kepala Bappeda Kota Medan, Irwan Ritonga, sebelumnya menjelaskan, perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, transparan dan akuntabilitas.
"Perjanjian kinerja ini nantinya akan disampaikan kepada Men-PANRB, dan akan dijadikan monitoring dan evaluasi secara berkala," katanya.