Rentetan Kejanggalan Proyek Sarana Jaya, Fraksi PSI: Ada Kesan Anies Tutupi Anggaran Pengadaan Tanah
JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan oleh Dirut nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan dibawa ke rapat DPRD.
Komisi B DPRD DKI memanggil Badan Pembina BUMD DKI dan Sarana Jaya untuk menanyakan kasus pengadaan tanah tersebut.
Dari rapat yang digelar beberapa waktu lalu itu, anggota Komisi B DPRD DKI Eneng Malianasari menyebut bahwa Sarana Jaya mengaku telah membeli lahan seluas 70 hektare.
Namun, BUMD Sarana Jaya tidak memberikan rincian mengenai keberadaan dan rencana peruntukan lahan tersebut. Eneng mengaku heran karena selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran.
Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari, dan muncul anggaran ratusan miliar secara tiba-tiba.
"Ada kesan bahwa Gubernur Anies sengaja melakukan pembiaran terhadap masalah-masalah tersebut dan menutupi-nutupi anggaran dari pengawasan publik,” kata Eneng dalam keterangannya, Kamis, 18 Maret.
Baca juga:
- Jejak Anies 2017 Tidak Rela Warga Jakarta Sewa Rumah, Anies 'Jaman Now' Naikkan Batas Penghasilan Rumah DP Rp0, Rp14 Juta
- Di Forum Internasional Anies Pamer Capaian Penghargaan, Sebut Jakarta Sukses Tekan Emisi 26 Persen
- Korupsi Lahan Sarana Jaya Dibongkar Anak Buah Sendiri, Wagub Riza Patria: Kami Tidak Tahu
- Empat Remaja Aceh dan Pembersih Halaman Masjid Bobol Kotak Amal, Duit Rp10 Juta Disita
Menurut Eneng, dugaan korupsi pengadaan tanah di Sarana Jaya diperkirakan melibatkan mafia tanah. Hal ini terungkap dari kabar Sarana Jaya melakukan pembayaran Rp217 miliar ke rekening perantara pengadaan tanah, bukan ke rekening pemilik lahan.
Padahal, kata Eneng, permainan mafia tanah dari program pemerintah seperti yang diduga dilakukan oknum dari Sarana Jaya bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan.
"Oleh karena itu, jual-beli tanah oleh Pemprov DKI harus dilakukan terbuka agar tidak ada celah main mata. Pemprov DKI juga harus membuka data lokasi lahan-lahan yang selama ini sudah dibeli, berapa NJOP-nya, berapa harga penawaran dari pemilik lahan, berapa harga yang disepakati, dan nama penjualnya,” jelasnya.
Anggota Fraksi PSI ini berharap kasua dugaan korupsi pembelian lahan rumah DP Rp0 menjadi momentum bagi Anies untuk membenahi proses penganggaran.
"Kami meminta agar Gubernur Anies tidak menutup-nutupi data anggaran pengadaan tanah. PSI juga mendorong agar Pemprov DKI membuka risalah rapat pembahasan anggaran di DPRD sehingga rakyat bisa ikut mengawal proses penyusunan anggaran,” pungkasnya.