Polusi Udara Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth: Pemprov DKI Harus Segera Rekayasa Cuaca
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau yang lebih dikenal dengan hujan buatan untuk menurunkan polusi udara. Pasalnya, kualitas udara di Jakarta masuk dalam urutan terburuk nomor tiga di dunia pada Sabtu 22 Juni dengan indeks AQI skor 161 masuk kategori tidak sehat
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan(PDIP), Hardiyanto Kenneth mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menggunakan TMC untuk menghilangkan polutan, karena teknologi water mist atau menyemprotkan kabut air ke udara dinilai tidak terlalu efektif sebagai solusi mengendalikan polusi udara.
"Saya mendukung penuh langkah Pemprov yang akan melakukan strategy rekayasa cuaca untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta karena saya menilai bahwa penggunaan Water Mist di gedung bertingkat itu tidak terlalu efektif, karena terbatas dari tingkat ketinggiannya," kata Kenneth dalam keterangannya yang diterima Kamis 27 Juni.
Dalam melakukan rekayasa cuaca, pria karib disapa Bang Kent itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus memenuhi syarat formil dahulu dengan menetapkan kondisi tanggap darurat bencana agar bisa mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memakai dana siap pakai.
Karena hal tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 20018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
"Pemprov harus penuhi dahulu syarat formilnya untuk melakukan strategi rekayasa cuaca dan saya ingatkan jangan sampai menggunakan APBD karena ada Peraturan BNPB Nomor 02 Tahun 2018 tentang penggunaan dana siap pakai, dan PP Nomor 22 Tahun 2008 jadi bisa memakai skema dana siap pakai dari BNPB, jadi tidak membebani APBD DKI Jakarta dan tidak akan mengganggu program Pemprov yang sudah berjalan," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta itu.
Dalam skenario memecahkan masalah polusi udara, Kent meminta kepada semua pihak gerak cepat dan melakukan kolaborasi antar lembaga.
Ia menjabarkan, BMKG menjadi penyedia data potensi awan yang bisa disemai, BRIN memiliki teknologinya, TNI AU dapat mengoperasikan pesawat dalam operasi TMC menyebar garam atau intikondensasi, BNPB memiliki kapasitas dalam penyediaan anggaran dalam kegiatan operasi TMC, hingga KLHK yang berperan untuk memberikan data perkembangan kualitas udara.
"Dari sisi kebijakan lain yang mungkin bisa dilakukan yaitu pengurangan sumber polusi itu sendiri, di DKI Jakarta salah satu sumber polusinya adalah kendaraan bermotor, industri hingga PLTU, permasalahan inilah sebenarnya yang harus dikontrol," tutur Kent.
Baca juga:
- Mobil Tabrak Gerbang Pedesaan Rumah Rishi Sunak, Polisi Pastikan Tak Terkait Politik Jelang Pemilu Inggris
- PPATK Sebut 1.000 Anggota DPR dan DPRD RI Terlibat Judi Online, PKS: Penyakit Sosial Merata di Masyarakat
- Kuasa Hukum Hasto Desak Dewas Segera Proses Laporan Pelanggaran Etik Penyidik KPK
- Perpisahan Jelang Pemilu Inggris 2024, 4 Pendemo Buang Air Besar di Belakang Rumah PM Rishi Sunak
Lebih lanjut, Kent menerangkan, rekayasa cuaca sangat penting untuk mengurangi polusi karena hal ini diharapkan akan mempercepat terjadinya hujan. Sebab, ketika hujan turun akan terjadi pencucian polutan di atmosfer.
"Harus ada penanganan yang tepat untuk memperbaiki udara yang buruk di tengah musim kemarau ini. Jadi harus dilakukan langkah taktis dan cepat," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI tersebut.
Selain itu, Kent juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta harus berupaya maksimal agar polusi udara dapat dikendalikan, agar warga dapat menghirup udara bersih dalam kehidupannya sehari-hari. dan Pemprov harus memberikan informasi tentang kadar polusi udara secara rinci dan berkala kepada masyarakat secara lebih luas dan dengan kalimat yang mudah dipahami.
"Dan jika ada warga negara yang mengalami gangguan kesehatan, atau kelompok berisiko yang rentan terkena gangguan akibat polusi udara, pemerintah harus memberikan akses ke warga pada pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya tanpa harus membebani ekonomi mereka. Dan juga lebih menggencarkan secara masif sosialisasi, edukasi dan literasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat," tuturnya.
Di tengah musim kemarau dengan kondisi udara buruk, Kent meminta kepada masyarakat agar meminimalisir efek dari paparan cuaca panas, seperti hindari beraktivitas di luar ruangan, kenakan masker, perbanyak minum air putih dengan suhu dingin, terutama jika sedang beraktivitas dan berolahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, kenakan pakaian yang panjang dan longgar dengan warna terang, kenakan payung, topi, atau pakaian panjang saat sedang di luar ruangan.
"Hindari aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker. Lalu kita wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak tercemar dan bergizi. Pada kenyataannya kita pun tidak bisa memilih tentang udara yang kita hirup setiap waktu, kalau ada polusi udara maka kita dipaksa untuk menghirup udara yang tercemar polutan yang akan merugikan kesehatan. Ingat, cuaca panas yang ekstrem ini tak boleh disepelekan akan berbahaya dampaknya. Mudah-mudah program rekayasa cuaca ini berhasil dan berhasil menurunkan polutan yang tak sehat," pungkasnya.