Udara Jakarta Makin Buruk, NasDem DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi

JAKARTA - Sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta menerima audiensi bersama warga yang tergabung dalam Koalisi IBUKOTA Tuntut Pengendalian Polusi Udara Jakarta.

Usai menerima tuntutan dari warga, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah polusi udara di Ibu Kota.

"Kami sepakat segera mengajukan Pansus untuk bicara khsuus masalah polusi di DKI Jakarta, itu adalah salah satu hal konkret yang DPRD bisa lakukan," kata Wibi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Agustus.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota pansus paling banyak dibentuk atas 25 orang, terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Wibi berujar, jika dibentuk nanti, pansus DPRD akan mendalami sejauh mana kebijakan Pemprov DKI dalam mengendalikan kualitas udara di Jakarta, mulai dari upaya pengurangan kendaraan bermotor dengan penataan jalur pedestrian untuk pejalan kaki, evaluasi jalur sepeda, hingga peningkatan penggunaan transportasi publik.

Selain itu, DPRD ingin mengetahui apa langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI dalam menjalankan uji emisi kendaraan bermotor hingga penegakan hukum kepada pelaku pencemaran udara.

"Ini hak vital yang harus kita lakukan bersama. Hari ini sudah sampai mana data-data yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta? Kita meminta untuk adanya audit jelas seberapa banyak kendaraan bermotor yang hari ini belum uji emisi seberapa banyak industri hari ini, PLTU dan lain sebagainya yang adalah sumber dari polutan," urai Wibi.

Sejumlah warga pada hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, dilanjutkan dengan audiensi bersama Anggota DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD.

Terdapat empat tuntutan yang disuarakan koalisi ini. Salah satunya adalah meminta pemerintah berhenti memberikan solusi palsu dalam upaya memulihkan kualitas udara Jakarta.

Lalu, meminta pemerintah berhenti mencari alasan untuk melepas tanggung jawab pengendalian polusi udara. Koalisi juga mendorong reformasi kebijakan dan keterbukaan informasi publik terkait industri, pabrik, dan PLTU batubara penyumbang polusi udara.

Selanjutnya, koalisi mendesak pemerintah sebagai tergugat dan turut tergugat dalam perkara citizen lawsuit atas gugatan polusi udara Jakarta yang telah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.